FOTO. Plh Ketua KPU NTB Agus Hilman (kiri) bersama Mantan Komisioner KPU RI/DKPP Ida Budiarti (kanan) saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.
MATARAM, BL- KPU Provinsi NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yakni, Rabu (5/3) hingga Kamis (6/3) di Aula Kantor KPU setempat.
Adapun narasumber dari pusat yang hadir yakni, Mantan Komisioner KPU RI/DKPP Ida Budiarti dan Putra Satria, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
Selanjutnya, para peserta yakni, komisioner KPU se-NTB, Bawaslu, stakeholder, penggiat pemilu, lembaga pemantau, media massa, partai politik, serta tiga orang tim paslon Pilkada gubernur/wakil gubernur 2024.
Plh Ketua KPU NTB Agus Hilman mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan pamungkas dari tahapan pemilu yang sudah berjalan.
Di mana, adanya FGD ini diharapkan melahirkan gagasan yang bersifat evaluatif. Mengingat, pihaknya sudah mengirimkan kuisoner pada peserta sebagai upaya masukan dan pandangan atas perbaikan kualitas pemilihan di masa mendatang.
"FGD yang kita lakukan ini, menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan secara serentak. Tentu, masukan dan kritik diperlukan untuk perbaikan pemilu selanjutnya," kata Agus dalam sambutannya, Rabu 5 Maret dan 2025.
Adanya dua narasumber yang dihadirkan. Menurut Agus, pihaknya berharap adanya arahan dan kemudian juga pengantar bagaimana penyusuan laporan yang baik dan menarik.
"Tentu, laporan yang kita susun harus autentik, sesuai dengan koridor dari mekanisme penyusunan laporan," ucapnya. .
Sementara itu, Mantan Komisioner KPU RI/DKPP Ida Budiarti mengatakan bahwa pelaksaan Pilkada Serentak 2024, telah membuat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki sebuah produk hukum yakni, keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota.
Menariknya, regulasi yang diterbitkan itu, adalah untuk mewadahi kebutuhan lokal. Di antaranya, kegiatan pemutakhiran data pemilih dan pembatasan belanja lokal.
"Tapi, memang persoalan di Pemilu kita ini, justru belum inline antara desaian anggaran dan pendidikan pemilih. Padahal, implementasi pemilu itu adalah kerja banyak pihak," tandas Ida Budiarti. (R/L..).