 |
| FOTO. Ketua Forum Wartawan Parlemen NTB Fahrul Mustofa (kiri) bersama Komisioner KIP Sueb Qury saat menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Evaluasi dan Penguatan Pengelolaan Media Sosial dan Hubungan Antar Lembaga pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. |
MATARAM, BL - Bawaslu NTB mengevaluasi program penguatan demokrasi selama penyelenggaraan Pilkada 2024.
Koordiv Parmas Bawaslu NTB Hasan Basri, mengatakan bahwa rangkaian Pilkada 2024 selesai dengan ditandai pengucapan putusan sela sengketa hasil pemilihan di Kota Bima.
Mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram ini, menilai program penguatan demokrasi tetap berjalan meski di luar jadwal pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada.
"Kegiatan kita menolak politik uang, politisasi SARA dalam pemilihan umum tidak boleh selesai meski Pilkada dan Pemilu sudah usai," ujarnya dalam sambutannya, Rabu 5 Februari 2024.
Menurut Hasan, Pilkada yang berjalan lancar tidak lepas dari peran media serta para pemangku kebijakan terkait.
"Tentu kerja sama ini terus kita rawat untuk pelaksanaan Pilkada 2029," katanya.
Berdasarkan catatan Bawaslu NTB, pengawasan bersama atau partisipatif dilakukan dengan bekerjasama dengan 58 lembaga, kampus, OPD, organisasi profesi, hingga organisasi masyarakat.
Selanjutnya pembentukan 95 kampung partisipatif di seluruh NTB serta 1.022 dukungan pemberitaan eksternal, dan 439 publikasi media sosial.
"Bawaslu mendorong agar selalu ada literasi mengenai bahaya politisasi SARA dan politik uang meski di luar jadwal Pemilu," jelasnya.
Sementara itu, Komisioner KIP Sueb Qury mengupas pentingnya media sosial dalam rangka mendukung kinerja Bawaslu selama ini.
Menurut dia, hingga usai Pemilu dan Pemilukada 2024, belum ada laporan terhadap kinerja Bawaslu. Itu, artinya penyiapan informasi kepemiluan pada stakeholder berjalan dengan sangat baik.
"Semoga pencapaian kinerja yang baik agar terus dipertahankan. Selamat Bawaslu NTB,' kata Sueb..
Terpisah, Ketua Forum Wartawan Parlemen NTB Fahrul Mustofa menjelaskan, kerja sama dengan media dapat diperkuat dengan menjamin tersedianya kebutuhan informasi masyarakat.
Menurutnya, hal yang paling penting adalah membantu media menjaga independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik.
"Jangan memaksa media memuat siaran pers sebagaimana sudut pandang Humas institusi sebab media memiliki independensi," ungkap jurnalis Pos Bali ini.
Ia menambahkan bahwa penyelenggara maupun pengawas Pemilu dapat memberi akses untuk penyediaan informasi publik. Salah satunya, melalui kanal media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu, mulai facebook, Instagram dan sejenisnya.
"Dengan kolaborasi dan kemitraan yang baik, saya yakin informasi mencerdaskan publik dalam rangka menjaga demokrasi akan terus bisa berlangsung meski Pilkada telah selesai," tandas Fahrul Mustofa. (R/L..).