 |
| FOTO. Kepala BP POM di Mataram, Yosef Dwi Irwan Prakasa (kiri) saat mendampingi Anggota Komisi IX HM Muazzim Akbar yang mengecek kondisi bangunan dan lingkungan kantor BP POM setempat |
MATARAM, BL - Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BP POM) di Mataram, Yosef Dwi Irwan Prakasa, mengatakan masih ada kendala dalam pengawasan obat dan makanan di wilayahnya, sehingga menyebabkan masih ditemukannya kasus peredaran obat ilegal dan dikonsumsi masyarakat secara luas.
"Personil SDM kita yang terbatas sehingga itulah kenapa kita butuh untuk mengedukasi masyarakat dan media untuk sama-sama kita mengawasi peredaran obat dan makanan dan melaporkan ke BP POM juga apabila ditemukan produk yang mencurigakan," ujarnya saat menerima kunjungan spesifik (Kunsfek) Anggota DPR RI Komisi IX HM Muazzim Akbar di kantornya, Senin 30 Desember 2024.
Menurutnya, saat ini BP POM di Mataram memiliki personil sebanyak 75 orang. Sementara, kebutuhan idealnya harus ada sekitar 104 orang.
Padahal, di satu sisi, tantangan era disrupsi informasi saat ini cukup besar.
Meski demikian, Yosef memastikan pihaknya akan terus responsif terhadap era digitalisasi 4.0 yang menjadikan informasi peredaran makanan dan obat-obatan menjadi cepat dan sporadis.
"Untuk mengatasi persoalan ini, kami (BP POM di Mataram) selalu berkoordinasi dengan pihak kampus, dalam hal ini melatih mahasiswa untuk menjadi fasilitator UMKM," katanya.
Yosef menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2023-2024, pihaknya berhasil membawa delapan kasus peredaran obat ilegal yang berhasil diungkap dan selanjutnya kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum dengan delapan tersangka.
Adapun delapan kasus itu. Yakni, kosmetik ilegal, Obat-obat tertentu (OOT), obat keras, dan obat bahan alam (OBA).
"Untuk nilai ekonomi penjualanya mencapai Rp 579 juta lebih. Untuk TKP nya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar)," tegas Yosef.
Ia menambahkan bahwa kendati kekurangan personil. Namun pengawasan peredaran obat dan kosmetik ilegal akan terus dilakukan.
"Jadi, salah satu strategi yang kami lakukan mengatasi minimnya SDM di BP POM Mataram adalah merekrut mahasiswa untuk menjadi fasilitator UMKM," jelas Yosef.
Sementara itu, Anggota Komisi IX HM Muazzim Akbar meminta jajaran BP POM Mataram untuk tak henti membangun sinergisitas dengan Pemprov dan Pemda kabupaten/kota se-NTB.
Hal itu menyusul, hingga kini masih sangat banyak masyarakat yang belum paham tugas dan fungsi BP POM.
"Kalau soal kekurangan personil, mungkin bisa saya dibuatkan data-datanya sehingga ada bahan saya bawa saat rapat bersama kementrian dan BPOM Pusat. Saya minta sosialiasi diperkuat," ujarnya.
Ketua DPW PAN NTB ini meminta pada BP POM Mataram agar mulai melakukan pemasangan sertifikat pengawasan di setiap rumah-rumah makan.
Hal ini, agar pelanggan mengetahui status rumah makan itu memenuhi kriteria makanan sehat atau tidak. Selain itu, lanjut Muazzim, dirinya menekankan pada BP POM setempat agar lebih sangar atau lebih tegas dalam melakukan pengawasan.
"Pesan saya, tolong BP POM Mataram lebih sangar lagi dalam melakukan pengawasan, karena ini menyangkut kesehatan dan nyawa masyarakat," tegasnya.
Usai dialog dengan jajaran BP POM. Muazzim lantas meninjau komplek kantor BP POM Mataram.
Menyinggung terkait aspirasi adanya perluasan kantor BP POM, lantaran bangunan yang sekarang dianggap sempit dan kurang representatif.
Muazzim menyarankan pada BP POM setempat jika hendak memanfaatkan tanah dan bangunan milik Dinas Kesehatan NTB yang terletak di belakang kantor BP POM Mataram, agar segera membuat surat pengajuan pada Gubernur NTB.
"Kami siap memfasilitasi BP POM Mataram untuk meminta status pinjam pakai kepada Pemprop NTB jika memang tanah dan bangunan di belakang kantor ini tidak dipakai," tandas Muazzim Akbar. (R/L..).