 |
| FOTO. Ketum PMI Pusat Jusuf Kalla saat tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) didampingi sang istri dan disambut Ketua PMI NTB dr HL Herman Mahaputra atau Dokter Jack (kiri). |
MATARAM, BL - Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla (JK) buka suara soal isu adanya orang partai politik yang ingin menggoyang kursi Ketum PMI Pusat.
Isu itu pun ditanggapi dengan santai oleh JK seusai melantik pengurus baru PMI NTB masa bakti 2021-2026 di Pendopo Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Selasa Sore 3 Desember 2024.
Jusuf Kalla menegaskan, bahwa semua orang berhak menjadi Ketum PMI. Namun, menjadi Ketum PMI harus mengikuti syarat-syarat organisasi.
"Ya semua anggota di PMI berhak. Tapi ada syarat-syarat dan ada etikanya. Tidak boleh kayak partai macam-macam ya," ujar JK menyindir pihak yang ingin mengganggu kursi Ketum PMI.
Menurut mantan Wapres tahun 2014-2019 ini, bahwa menjadi Ketum PMI JK, adalah merupakan kerja-kerja kemanusiaan.
Untuk itu orang yang bisa menduduki kursi Ketum PMI harus memiliki etika sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
"Harus ada etika sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dan ada aturan-aturannya," tegas Jusuf Kalla.
JK pun seraya tersenyum ketika ditanya soal politisi dari partai Golongan Karya (Golkar) Agung Laksono yang ingin menggantikan dirinya sebagai Ketua Umum PMI.
"Saya belum tahu ya," tandas JK sambil tersenyum. (R/L..).