 |
| FOTO. Anggota Bawaslu NTB Hasan Basri (kiri) saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilu 2024 di Hotel Lombok Garden, Kota Mataram. |
MATARAM, BL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB meminta seluruh jajarannya untuk tidak main-main atau terlibat dalam membantu memenangkan salah satu paslon menjelang pemungutan suara pada Pilkada serentak 27 November 2024.
Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu NTB Hasan Basri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilu 2024 di Hotel Lombok Garden, Kota Mataram, Jumat 22 November 2024.
"Ingat kita adalah wasit, jangan coba-coba sampai menjual kehormatan pengawas pemilu dengan janji, iming-iming atau suap. Kalau ada yang ketahuan menerima sesuatu atau main mata dari paslon akan kami berikan sanksi tegas," tegas Hasan.
Ia mengaku bahwa netralitas pengawas pemilu. Mulai tingkat kabupaten/kota, kecamatan, Panwas TPS menjadi fokus perhatian Bawaslu ProvinsI NTB di Pemilukada 2024.
Sebab, pihaknya tidak menghendaki insiden saat Pemilu lalu terulang kembali, sehingga Bawaslu NTB harus menerbitkan saran dan perbaikan (Sarper) saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi terkait adanya pergesaran suara yang merugikan caleg hingga parpol sebagai peserta pemilu.
"Soal netralitas penyelenggara pemilu ini menjadi konsen kami di Pilkada 2024. Ini agar jangan sampai ada peristiwa merubah hasil. Apalagi, di Pilkada 2024, masyarakat diperkenankan melakukan foto C-hasil di TPS," kata Hasan.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa masa kerja pengawas TPS adalah selama satu bulan sejak dilantik sampai dengan selesai tahapan pungut hitung.
Nantinya, mereka akan diperpanjang jika dibutuhkan. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan tugas, pengawas TPS ini, telah diberikan bimtek tentang tugas, kewajiban dan wewenang saat bertugas.
Selain itu, pengawas TPS juga diberikan pemahaman mengenai kode etik pengawas pemilu agar bisa menjalankan tugas berdasarkan etika kejujuran, keadilan, netralitas dan tidak berpihak kepada pasangan calon manapun.
"Jadi, para pengawas TPS harus siap secara lahir dan batin untuk mengawasi tahapan Pilkada di TPS tempat mereka bertugas. Dan yang utama, jangan main-main untuk ikut merubah hasil bersama KPPS," jelas Hasan.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya tetap mendorong agar pencegahan lebih diutamakan dibandingkan penindakan terhadap pelanggaran.
Hal itu karena menurut Hasan, kesuksesan pemilu bukan berdasarkan banyaknya pelanggaran yang berhasil ditindak, tapi dilihat dari kemampuan penyelenggara pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
"Ukuran sukses pengawasan pemilu bukan seberapa banyak pelanggaran administrasi dan pidana, tapi harus terpatri ukuran sukses Pemilu adalah bagaimana sukses melakukan pencegahan. Namun demikian, kalau di lapangan masih ada pelanggaran, maka segera lakukan penindakan yang tegas," tandas Hasan Basri. (R/L..).