 |
| Konsultan pendamping Infrastructure Transparency Initiative (CoST) Indonesia, Lalu Sahabudin (tengah) saat menjadi moderator pada kegiatan Capacity Building CoST NTB Hari ke 2 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram. |
MATARAM, BL - Pemprov NTB mulai mengimplementasikan keterbukaan data sejumlah proyek infrastruktur publik melalui aplikasi INTRAs.
Diharapkan, pembukaan akses data yang seluas-luasnya pada infrastruktur publik akan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Konsultasi pendamping Infrastructure Transparency Initiative (CoST) Indonesia, Lalu Sahabudin, mengatakan bahwa adanya pembuatan aplikasi INTRAs, akan memudahkan petugas yang masuk dalam tim pengungkap data dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) telah dibentuk berdasarkan SK gubernur tahun 2024, bisa mulai melakukan pengumpulan, pengisian dan validasi data untuk memastikan kualitas daya yang diterbitkan.
"Dengan adanya keterbukaan data yang lengkap dan rinci di semua proyek infrastruktur publik, tentunya hal ini memungkinkan pada publik untuk melakukan analisa-analisa," ujarnya saat menjadi moderator pada kegiatan Capacity Building CoST NTB Hari ke 2 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Rabu 30 Oktober 2024.
Menurut Lalu Sahabudin, aplikasi INTRAs dibuat oleh Dinas Kominfotik NTB. Aplikasi tesebut berisi semua paket infrastruktur publik di lingkup Pemprov.
Karena itu, lantaran belum semua petugas yang sudah di SK-kan oleh Gubernur banyak memahami kerja pengisian di aplikasi tesebut, maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi hasil pengisian data.
"Jadi, kegiatan Capacity Building CoST NTB hari ke 2 ini lebih pada pemahaman dan kendala yang dihadapi oleh petugas, sehingga bisa kami langsung intervensi," katanya.
Lalu Sahabudin menegaskan bahwa jika Provinsi NTB komitmen pada open data policy, tentunya hal tesebut akan dapat menjadi data yang bermakna bagi pengambil kebijakan di daerah.
Terlebih, open data inisiatif yang terdiri dari 40 meta data ini merupakan program percontohan CosT di Indonesia.
"Jika provinsi NTB mampu memasukkan target 100 data kontrak pada Maret 2024, tentunya Provinsi NTB akan menjadi percontohan nasional yang akan menyusul dilakukan cara di Provinsi NTB dah Lobar untuk diterapkan di Kabupaten Belitung sebagai lokasi kedua program ini," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pokja FLLAJ NTB Chairy Chalidyanto mengatakan bahwa tidak semua OPD lingkup Pemprov bisa cepat melakukan adaptasi dengan mengupload paket proyek infrastruktur publiknya ke aplikas.yang sudah disiapkan.
"Saran saya, tim dari Diskominfotik dan Dishub NTB yang tergabung dalam tim aplikasi INTRAs dan CoST NTB harus turun melakukan visitasi ke semua OPD yang masih kesulitan upload. Ini agar sebelum target 100 data kontrak pada Maret 2024 teruplod seluruhnya. Minimal, semua petugas yang tergabung dalam tim pengungkapan data insfratruktur publik paham akan cara-cara dan strategi masuk ke aplikasi INTRAs itu," tandas Kabid Lalu Lintas Dishub NTB tersebut. (R/L..).