Tegakkan Pilgub NTB 2024 Jujur dan Adil, Sinergi Sentra Gakumdu Tangani Pelanggaran Pemilu Penting

 

Kapolda NTB Irjen Umar Faroq (tengah) bersama Anggota Bawaslu Umar Ahmad Seth (kiri) dan Ketua Bawaslu NTB Itratip (kanan). 

MATARAM, BL - Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024, dirasa sangat penting. 

Hal itu menyusul, semua tahapan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berlangsung demokratis, jujur, dan adil, dipastikan sangat  membutuhkan adanya keterlibatan aktif masyarakat untuk melakukan pelaporan di semua tahapannya. 

"Jadi, adanya Sentra Gakkumdu yang berisi dari unsur Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan, adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Pemilu dari adanya pelaporan masyarakat," ujar Ketua Bawaslu NTB Itratip saat menyampaikan sambutannya pada rapat Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Gakumdu dalam Pilgub NTB Tahun 2024, Jumat Sore 6 September 2024.

Ia menegaskan bahwa dalam kinerja Sentra Gakumdu tentunya, sangat penting adanya sinergisitas penyelenggara dan penegak hukum untuk memastikan penanganan pelanggaran Pemilihan berjalan dengan baik.

Karena itu, peningkatan kompetensi anggota Sentra Gakkumdu penting dilakukan agar lebih memahami dan menguasai peraturan yang berlaku.

“Anggota Sentra Gakkumdu harus kompeten sehingga dapat menangani pelanggaran pemilu secara cepat dan tepat, ini yang penting, dan tentu saja harus satu persepsi dalam menangani pelanggaran,” tegas Itratip. 

Sementara itu, Anggota Bawaslu NTB Umar Achmad Seth mengaku bahwa pihaknya bersama jajaran Bawaslu di 10 kabupaten/kota di NTB, berkomitmen akan  terus gencar melakukan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai pelanggaran pidana yang sering muncul dalam konteks Pilkada. Mulai,  money politics atau politik uang, kampanye hitam atau black compaign hingga netralitas ASN.

Menurut Umar, pihaknya bersama Kepolisian dan Kejaksaan akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan pelanggaran pidana tersebut untuk menjamin proses penindakan yang efektif. 

"Bawaslu berkomitmen penuh dalam menjaga keberlangsungan Pilkada yang adil, bersih, dan berintegritas, serta mengimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi," ungkap dia.

*Pastikan Pilkada Tanpa Gangguan

Terpisah, Kapolda NTB Irjen Umar Faroq mengingatkan tanggung jawab Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB.

“Kita semua di sini punya tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan tanpa gangguan dan penuh dengan kejujuran,” kata  kapolda dalam sambutannya.

Rakor yang mengusung tema “Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat”, dihadiri ketua dan anggota Bawaslu NTB, Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB, dan beberapa pejabat utama Polda NTB.

Rakor tersebut untuk menciptakan sinergi yang kuat antar-institusi terkait, dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, aman dan lancar.

Kapolda pun mengajak semua yang hadir selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT.

“Segala yang kita miliki adalah anugerah, dan ini menjadi landasan kita untuk bekerja lebih baik dalam menghadapi pilkada mendatang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kapolda  menyoroti tantangan besar yang dihadapi masyarakat di era post-truth. Di mana kebohongan sering kali dianggap sebagai kebenaran.

“Dalam menghadapi Pemilu 2024, kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Jangan sampai kebohongan yang disebarkan lewat kampanye hitam, politik identitas atau hoaks memengaruhi proses demokrasi kita,” ujarnya.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan penyelenggara pemilu. Termasuk, kewaspadaan terhadap potensi intoleransi dan kerusuhan masal.

“Semua elemen, termasuk aparat negara, harus menjaga netralitasnya. Kita juga harus siap menghadapi ancaman yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban, seperti narkopolitik dan aliran dana gelap dari tim sukses,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, kapolda juga menekankan pentingnya kerja sama antar-unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan.

“Persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilu harus disamakan. Ini penting agar kita bisa menjalankan tugas dengan efektif, dan memastikan pelanggaran pemilu bisa ditindak sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Peningkatan kompetensi anggota Sentra Gakkumdu juga penting dilakukan. Terutama dalam memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelanggaran pemilu dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Di akhir acara, kapolda kembali mengingatkan seluruh anggota Polri, selalu berpegang pada netralitas. Ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis,” tandasnya. (R/L..)