 |
Ketua Bawaslu NTB, Itratip saat memaparkan Peta Kerawanan Pemilihan Serentak tahun 2024 Provinsi NTB. |
MATARAM, - Bawaslu mengungkap tiga wilayah di provinsi di NTB memiliki kerawanan tinggi. Sementara, tujuh wilayah lainnya tergolong masuk katagori kerawanan rendah.
Adapun tiga wilayah rawan itu, yakni Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kabupaten Bima dan Kota Bima. Sedangkan, tujuh wilayah katagori kerawanan rendah yakni, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Lombok Barat (Lobar), dan Kabupaten Dompu.
Hal ini diungkapkan Bawaslu NTB saat Sosialisasi Pengawasan dan Launching Peta Kerawanan Pemilihan Serentak tahun 2024 Provinsi NTB.
"Jadi, dari 10 kabupaten/kota di NTB, secara umum Provinsi NTB secara nasional masuk peringkat enam dari 28 provinsi yang masuk dalam kategori rawan-sedang," ujar Ketua Bawaslu NTB Itratip saat memaparkan hasil Peta Kerawanan Pemilihan Serentak tahun 2024 Provinsi NTB.
Ia mengatakan bahwa terdapat empat dimensi dalam mengukur indeks kerawanan pemilu (IKP) 2024, yakni konteks sosial politik, kontestasi, penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Serta, penyelenggaraan pemilu dan kontestasi partisipasi.
Itratip menjelaskan bahwa untuk konteks politik terdapat lima indikator. Yakni, indikator berkaitan dengan kebijakan yang berubah-ubah, pelanggaran kode etik, peristiwa intimidasi, ancaman dan kekerasan verbal atau fisik, perusakan fasilitas umum dan penyelenggaraan pemilu, serta rekomedasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti.
Sementara, untuk kontestasi terdapat tujuh indikator didalamnya yakni, potensi keberadaan calon petahana, calon yang memiliki hubungan kekerabatan, calon yang memiliki hubungan kekerabatan antar-wilayah, calon dari unsur ASN, TNI/Polri, adanya rotasi jabatan, potensi KTP ganda, dan kepengurusan ganda partai politik.
"Selanjutnya, penyelenggaraan pemilu dan kontestasi yang memiliki enam indikator. Yakni, indikator berkaitan dengan kampanye bermuatan Sara, fitnah, hoak, hasutan, adu domba, praktik politik uang, pelanggaran netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara, konflik kekerasan dan ancaman selama kampanye," jelas dia.
Itratip menegaskan khusus beberapa pelanggaran netralitas ASN yang kerap terjadi. Salah satunya sering mempromosikan calon tertentu dan pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial dan juga media lainnya.
Selain itu, adapula ASN yang menggunakan fasilitas negara untuk mendukung petahana. Bahkan ada dukungan yang terindentifikasi dalam bentuk grup WhatsApp yang terlibat secara aktif dan pasif dalam setiap kampanye calon.
"Dan, salah satunya yakni, untuk di Kota Bima itu sudah terjadi grup WhatsApp, yakni para guru saling dukung mendukung. Maka, kita perlu hati-hati untuk masuk ke anggota grup WhatsApp karena akan ada yang mematai-matai dan menyebarkannya ke media sosial," tegas dia.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa launching peta kerawanan Pilkada tahun 2024, dirilis agar terpotret potensi kerawanan pemilu di provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota untuk dipetakan..
Selanjutnya, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan di setiap tahapan dan menjadi basis data untuk menyusun program pencegahan dan pengawasan tahapan Pilkada 2024.
"Adanya peta kerawanan Pilkada tahun 2024, Pemprov NTB bisa segera melakukan pencegahan bisa berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Mulai TNI/Polri. Dan disitu, pencegahan ini dikencangkan tidak boleh berjarak di pemerintahan, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota," ungkap Itratip.
"Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi yang bertujuan mencegah melakukan pelanggaran. Serta, kami sudah minta jajaran Panwas di semua wilayah di NTB untuk selesaikan perselisihan hasil pemilihan selesai di tingkat kecamatan," sambung dia.
 |
| Deklarasi Pilkada damai yang digelar Bawaslu NTB bersama Sekda NTB Gita Ariadi dan jajaran Forkopimda setempat. |
Sementara itu, Ditreskrikum Polda NTB Kombespol Syarif Hidayat, mengaku bahwa pihaknya siap mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Terlebih, Pemilukada Serentak kali ini, merupakan sejarah bagi kemajuan demokrasi di Provinsi NTB.
"Insya Allah, kami siap mendukung penuh berjalannya pesta demokrasi. Ini bagian kontribusi dan kami yakinkan integritas kami di Pemilukada pada perhelatan sejarah bagi bangsa dan daerah di NTB," kata dia.
Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur NTB HL Gita Ariadi mengaku bahwa pihaknya mempersilahkan Bawaslu untuk masuk melakukan pengawasan ASN untuk melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN.
Terlebih, Pilkada Serentak itu, memiliki tingkat emosional lebih dekat. Sehingga benturan potensial akan terjadi.
"Bila perlu kita apel bersama dan disitu, Bawaslu masuk untuk memberikan pemahaman dan treatment pada ASN lingkup Pemprov. Dan, Insya Allah, Loteng konfliknya sudah mereda karena saya tidak mencalonkan diri bisa jadi berkurang kerawanannya," tandas Gita Ariadi. (R/L..).