 |
| Atina dan jajaran Bawaslu Kota Bima saat bertemu Pj Wali Kota setempat. |
MATARAM, BL - Sebanyak 12 kasus pelanggaran Pemilu 2024 terjadi di Kota Bima. Hal itu menempatkan Kota Bima masuk sebagai daerah yang rawan akan terjadinya konflik Pilkada secara nasional.
Umumnya, pelanggaran pemilu paling tinggi di Kota Bima yakni, netralitas ASN.
Ketua Bawaslu Kota Bima Atina mengaku, kedatangannya menemui Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Mukhtar, tidak lain untuk bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Menurut dia, sesuai arahan Presiden RI pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, bahwa Pilkada serentak tahun 2024 ini, adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa dan negara.
"Kami datang untuk mengingatkan Pak Pj Wali Kota Bima, agar dapat menjadi wasit yang baik terhadap netralitas ASN lingkup pemerintah Kota Bima dalam Pilkada Serentak 2024 ini," ujar Atina pada wartawan, Selasa 10 September 2024.
Menurut dia, Bawaslu melalui Pokja Netralitas ASN akan bekerja sama dan melibatkan unsur Forkopimda dan Pemkot Bima untuk bersama-sama mengawal Pemilukada, agar tetap pada real dan aturan yang berlaku, khususnya terkait netralitas ASN.
"Jadi, kami datang untuk memastikan agar Pj Wali Kota Bima mengawal aturan netralitas ASN tesebut," tegas Atina.
Sementara itu, Pj Wali Kota Bima, Mukhtar mengaku bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Bawaslu Kota Bima.
Bahkan, pihaknya siap menggelar Rapat Koordinasi untuk menandatangani komitmen (Pakta Integritas) terkait netralitas ASN.
"Insya Allah, penandatanganan komitmen tersebut akan dilakukan oleh seluruh kepala perangkat daerah, camat dan lurah, pengawas dan kepala sekolah Se-Kota Bima," kata dia.
Mukhtar menegaskan pihaknya siap menindak tegas dengan memberikan hukuman disiplin terhadap ASN yang melakukan pelanggaran terhadap komitmen netralitas ASN.
"Jadi, upaya ini diharapkan agar ASN dapat menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara yang Netral terhadap Politik, sehingga dapat tercipta Pilkada yang damai," tegas dia. (R/L..).