 |
| TGH Hasanain Juani |
MATARAM, BL - Pimpinan Ponpes Nurul Haramain Narmada, Lombok Barat (Lobar), TGH Hasanain Juani mengkritik efektivitas penyaluran program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang dilakukan Pemprov NTB.
Peraih Ramon Magsaysay Award 2011 ini, menilai kendati raihan DBHCHT tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 lalu. Yakni, tahun 2022 lalu sebesar Rp329.269.117.000 naik menjadi Rp473.601.509.000, atau terdapat penambahan sebesar Rp144.332.392.000.
Namun, Hasanain Juaini, justru belum melihat dana bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut dipergunakan untuk reboisasi atau penghijauan lahan kritis di semua wilayah di provinsi setempat.
"Saya belum melihat alokasi 50 persen dari Rp 463 miliar lebih yang diterima Pemprov NTB untuk penghijauan lahan. Padahal, jika itu bisa dialokasikan maka, wilayah NTB akan hijau dan enggak gersang seperti saat ini," tegasnya saat menjadi narasumber pada Konferensi Kepulauan Dunia ke-19 di Unram, Selasa 25 Juni 2024.
Menurut Hasanain, merujuk data Walhi NTB, bahwa dari 2,1 juta luas lahan di Pulau Lombok dan Sumbawa, hampir 60 persen diklaim dalam kondisi kritis. Hal itu lantaran maraknya pembalakan liar.
Karena itu, seharusnya alokasi DBH CHT dipergunakan untuk mengembalikan fungsi lahan di Provinsi NTB, sehingga kelestarian lingkungan, utamanya hutan dapat terjaga dan terpelihara.
"Kami (Di Ponpes Nurul Haramain) sudah mulai melakukan program sedekah bumi yakni, 1 juta bibit setiap tahun dan itu telah berjalan selam 15 tahun. Jadi, jika dinilai dengan uang, maka sudah Rp 15 miliar yang kami investasikan untuk mengembalikan fungsi bumi," tegas Hasanain.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa program pengembalian fungsi bumi harus menjadi perioritas utama semua penduduk bumi. Sebab, setiap harinya manusia di muka bumi menghirup udara 2,2 liter.
"Jadi, kenapa santri kami kita ajarkan menanam pohon. Ini untuk kita menjaga oksigen. Sebabnya, kita hirup 2,2 liter udara tiap hari, sehingga kita berutang 5,5 juta tiap hari ke bumi," ucap Hasanain.
Ia menegaskan bahwa dalam ajaran Islam perintah untuk menanam pohon merupakan sebuah kewajiban. Hal itu menyusul, Nabi Muhammad SAW juga mulai melakukan penanaman pohon pertama kali adalah di Kota Madinah.
"Jika sudah Rasulullah mulai menanam pohon. Itu artinya umat Islam wajib meniru apa yang beliau (Nabi Muhammad SAW) ajarkan jika kita adalah pengikutnya, yakni menanam pohon baik di halaman rumah ataupun di kantor yang kita beraktivitas tiap harinya," jelas Hasanain.
Ia berharap program sekolah menanam yang sempat digaungkan di era pemerintahan sebelumnya agar kembali di aktifkan. Sebab, kesalahan program penamaan pohon selama ini, lantaran hanya diajarkan teori oleh pemerintah tanpa adanya praktik yang jelas.
"Saya sarankan agar DBCHT dapat efektif, maka kembalikan fungsi 50 persen dari dana itu untuk melakukan program reboisasi lahan dengan cara menanam pohon sehingga oksigen yang sudah kita hirup bisa kembali seperti sedia kala," tandas TGH Hasanain Juaini. (R/L..).