 |
| Bupati KSB HW Musyaifirin saat bersama ratusan peserta Talk Show Gerakan Milenial Peduli Politik (GMPP) di Savah Garden, Kota Mataram. |
MATARAM, BL - Pemilukada Serentak 2024 merupakan momentum bagi pasangan bakal calon gubernur (Bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (Bacawagub) memberi contoh kepada rakyat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
Minimnya orang yang maju berkontestasi di pada pesta demokrasi, dipicu terlalu banyak orang baik yang diam. Hal ini lantaran mereka apatis.
Padahal, orang baik harus peduli pada orang di sekelilingnya. "Konsep nilai-nilai Pancasila dari sisi kepemimpinan ini yang coba saya implementasikan untuk tampil di Pilgub NTB 2024," ujar Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr HW Musyaifirin saat tampil menjadi pembicara pada Talk Show Gerakan Milenial Peduli Politik (GMPP) di Savah Garden, Kota Mataram, Minggu Petang 23 Juni 2024.
Musyafirin yang akan tampil menjadi salah satu Bacawagub mendampingi Sitti Rohmi Djalilah mengaku, bahwa konsep Pancasila yang didalamnya terdapat gotong royong sudah diterapkan pihaknya di KSB.
Di mana, KSB telah memiliki perda gotong royong. Hal itu, lantaran perlu ada jembatan untuk menyambungkan antara nilai dan pembangunan.
"Di KSB semua pembangunan kita lakukan dengan cara musyawarah dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat. Maka jangan heran jika hasil pembangunan dapat menjadi baik," kata dia.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa agar pemerintahannya dapat berjalan dengan baik maka, pemerintahan itu harus dilakukan secara terbuka. Sebab, jika tertutup maka sulit akan adanya kolaborasi.
"Jadi, tugas pemerintah provinsi sebagai wakil pusat di provinsi harus bisa menyinergikan semua program pembangunan. Ini karena, masih ada desa kita di Sumbawa yang belum merdeka selama 76 tahun Indonesia Merdeka," tegas Musyaifirin.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan KSB memperoleh sejumlah penghargaan level nasional hingga internasional selama dua periode kepemimpinannya. Salah satunya, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tidak lain karena berlandaskan semangat gotong royong.
"Jadi, kalau kita ingin sukses itu, maka bukalah semua pintu informasi pada masyarakat untuk mereka tahu dan selanjutnya beri mereka ruang untuk berkreasi merencanakan apa yang mereka inginkan. Ini karena yang tahu apa yang menjadi kebutuhan di lingkungan mereka adalah warga sendiri. Inilah yang saya terapkan di KSB, setelah semua masyarakat bermusyawarah apa yang dikerjakan maka tugas pemerintah daerah menyiapkan pendanaannya. Dan dikerjakan harus dengan gotong royong oleh warga sendiri," jelas Musyaifirin.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP NTB Dr. Hakam Ali Niazi meminta para pemuda di NTB agar tidak apatis pada politik.
Sebab, kehadiran pemuda dalam kancah politik sangat penting, lantaran semua keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diputuskan oleh kepentingan politik.
"Kalau sekarang harga-harga kebutuhan pokok naik, nilai tukar dolar naik dan UKT naik itu adalah keputusan politik. Maka jika kita apatis tentu kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat akan bisa melenggang dengan seenaknya tanpa ada yang mengontrol," ungkap Hakam.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa merujuk data KPU NTB menunjukkan segmen pemilih Milenial dan Gen Z yang mencapai angka 2,1 juta atau sekitar 54,04 persen di Pemilu 2024 .
Hal Ini berarti, pemilih Milenial dan Gen Z bakal memegang peranan utama dalam arus keterpilihan peserta pemilu 2024.
Hakam menilai segmen pemilih Milenial dan Gen Z dipastikan menguasai porsi terbesar pemilih di Pemilukada 2024. “Merekalah porsi terbesar pemilih NTB. dari generasi Milenial dan Gen Z. Inilah yang saya ajak generasi muda NTB untuk tidak apatis di Pemilukada 2024," tandas dia.
*Apresiasi GMPP
 |
| Sekretaris DPD PDIP NTB Hakam Ali Niazi (kiri) saat mendampingi Bupati KSB HW Musyaifirin saat mengisi talkshow GMPP dalam rangka Bulan Bung Karno. |
Dalam kesempatan itu, HW Musyaifirin mengapresiasi Gerakan Milenial Peduli Politik (GMPP) yang sudah menggelar diskusi membedah aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan menghadirkan para pakar yang sangat kredibel di bidangnya. Yakni, Dr Ihsan Hamid (Akademi UIN Mataram) dan Dewi Defita Putri (Aktivis Milenial Perempuan).
Menurut Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan NTB tersebut bahwa kegiatan edukasi dalam rangka memberikan pemahaman politik pada generasi muda harus lebih banyak ditingkatkan..
"Seperti kata Mas Hakam bahwa pemilih milenial sangat mendominasi saat ini di NTB. Tentunya, edukasi pada mereka harus terus dilakukan. Saya apresiasi kegiatan GMPP bekerjasama dengan DPC PDI Perjuangan Kota Mataram yang sudah membedah nilai-nilai Pancasila dalam rangkaian Bulan Bung Karno ini," jelas Musyaifirin.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa kegiatan diskusi milenial yang kali diselenggarakan adalah kali pertama dihadirinya.
Firin, panggilan karibnya tidak menyangka bahwa antusias milenial di Kota Mataram sangat tinggi seperti perhelatan diskusi kali ini.
"Ini yang hadir lebih dari ratusan milenial dari berbagai perguruan tinggi di Kota Mataram saya enggak menyangka, ada yang hadir saya lihat di daftar absen dari PMII, KMHDI, perwakilan BEM, GMNI hingga perwakilan OKP. Jadi, kegiatan di Mataram ini bisa menjadi pilot project untuk kegiatan milenial lainnya di NTB. Saya berjanji akan terus datang jika kegiatan yang bersifat pencerdasan dan edukasi terus dilakukan seperti saat ini," papar Musyaifirin.
*Dengar Curhat Milenial
 |
| Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Unram saat menyampaikan uneg-unegnya kaitan dengan pendidikan dan pengelolaan SDA |
Musyafirin tak lupa mendengarkan pertanyaan hingga masukan dari para milenial di NTB terkait pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang hingga kini belum fokus dilakukan oleh pemerintah daerah.
Menurut dia, untuk pengelolaan sumber daya manusia, pihaknya memastikan bahwa program yang sudah dilakukan di KSB. Di antaranya pemberian bea siswa pada siswa miskin berprestasi untuk berkuliah di Fakultas Kedokteran Unram akan bisa diterapkan di Provinsi NTB.
Selanjutnya untuk pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Musyaifirin memastikan bahwa hal tersebut harus dimulai dari rumah tangga warga NTB terlebih dahulu.
"Maka peran pemerintah daerah adalah melakukan edukasi pada masyarakat. Yang paling sederhana adalah bagaimana jangan sampah itu dibuang begitu saja, tapi dipilah-pilah dari rumah. Maka untuk bisa kita melangkah ke pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan harus dimulai dari keluarga untuk menjadi sebuah gerakan bersama, sehingga muncul nanti regulasi dari pemerintah daerah untuk mengatur konsep pengelolaan SDA berkelanjutan dan ramah lingkungan," tandas Musyaifirin. (R/L..).