 |
FOTO. Wakil Rektor II UIN Mataram, Prof. Dr. H. Maimun, M.Pd (kanan) saat mewakili Rektor UIN saat menerima peringkat pertama katagori Satker BLU terbaik di NTB tahun 2023. |
MATARAM, BL - Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram meraih peringkat pertama Badan Layanan Umum (BLU) terbaik kategori Satker BLU di Provinsi NTB tahun 2023.
UIN Mataram meraih nilai KPA tertinggi semester II tahun 2023 dengan penilaian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) provinsi NTB.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menyerahkan penghargaan pada Rektor UIN Mataram yang diwakili Wakil Rektor II UIN Mataram, Prof. Dr. H. Maimun, M.Pd dan Kepala Biro AUPKK, H. Subhi, M.Pd.I usai Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.
Ratih Hapsari mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai aturan, harus menjadi komitmen bersama.
Hal ini agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan. "Tugas kami (DJPb) adalah untuk membersamai bapak dan ibu dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi pelaporan, serapan, dan pembinaan akuntansi keuangan sesuai aturan," ujarnya, Selasa 6 Mei 2024.
Menurut Ratih, pihaknya berharap agar lembaga atau satker yang belum menerima penghargaan agar mulai hari ini berkomitmen untuk yang terbaik.
Sedangkan untuk Satker yang sudah memperoleh penghargaan untuk terus memperbaiki ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukkan pencairan dana pada akhir tahun anggaran
"Serta, terus mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output," kata dia.
Lebih lanjut dikatakannya, Kementerian Keuangan selalu IKPA dan pengelola fiskal berkerja untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran.
Di mana, indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN berupa kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Selanjutnya, penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran.
"Kemudian sasaran peningkatan kinerja dari pengukuran IKPA ada delapan hal yang harus dilengkapi dan terus dilakukan perbaikan. Salah satunya meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan. Selanjutnya, meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per Jenis Belanja per bulan. Serta, mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan," tandas Ratih Hapsari Kusumawardani menjelaskan. (R/L..).