 |
MATARAM, BL - Pendiri Lembaga Riset dan Konsultan Kebijakan Publik Policy Plus, Dr. Adhar Hakim, SH., MH, mengajak para pemilih milenial untuk melihat rekam jejak kepemimpinan sebelum menentukan pilihan saat Pilgub NTB 2024 pada 27 November2024.
Menurut Adhar, dengan jumlah sebanyak 54,04 persen atau 2,1 juta jiwa pemilih milenial berada di NTB dari total 3,9 juta jiwa pemilih, tentunya sikap kritis dalam rangka melihat rekam jejak seorang calon pemimpin daerah, penting dilakukan.
"Dalam kontestasi pemilu. Salahnya satunya, Pilgub, pilihan milenial itu menentukan. Maka, sikap kritis, tidak prosedural dan jangan terpolarisasi, penting dalam rangka melihat rekam jejak seorang calon pemimpin daerah, utamanya di Pilgub NTB 2024," ujar Adhar saat menjadi narasumber pada diskusi dan monolog Kesah Miq Molah di salah satu kafe di Gomong Mataram, Kamis malam 18 April 2024.
Mantan Kepala Ombudsman NTB ini mengaku bahwa, jika calon kepala daerah itu berasal dari figur birokrat, tentu yang menjadi penting untuk dilihat adalah integritasnya. Sebab, hal tersebut menjadi penting dalam struktur pemerintahan hingga politik.
Untuk di NTB, lanjutnya Adhar, munculnya sosok Sekda NTB yang kini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur HL Gita Ariadi dalam bursa kandidat bakal calon gubernur di Pilgub NTB 2024, dirasa sangat positif.
Terlebih, Gita adalah sosok pejabat karir yang berangkat dari ASN paling bawah hingga kini karirnya melesat keatas hingga menjadi Pj gubernur.
Karena itu, jika Gita sampai tampil di Pilgub sebagai salah satu kontestan, tentunya hal itu menjadi kabar baik bagi para ASN di NTB.
"Sebagai mantan jurnalis, saya sangat tahu bagaimana sosok Gita Ariadi. Beliau, saya tidak pernah mendengar jika lalu Gita ini adalah sosok pejabat PNS yang pernah ditegur oleh atasannya. Itu karena Gita setahu saya kerja dengan betul-betul karena dia memegang penuh sebuah integritas dan loyalitas," jelas Adhar.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa orang selalu banyak melihat sisi birokrasi tidak populer karena hal-hal rutinitas yang selama ini dikerjakan.
Padahal, ASN tersebut memiliki dinamika yang cukup tinggi dengan penuh banyak intrik kekuasaan dan godaan didalamnya.
Namun, kata Adhar, justru Lalu Gita, dalam perjalanan birokrasinya tetap mematuhi koridor dan aturan sebagai pejabat ASN.
"Bayangkan sudah tiga gubernur, Lalu Gita menjadi pejabat ASN di lingkup Pemprov. Tapi beliau enggak pernah kena mutasi. Itu artinya, kinerjanya memang sangat baik, serta tidak mau tergeret dalam ajang politik untuk mendukung calon gubernur. Inilah nilai lebih dari seorang Lalu Gita," tegas Adhar.
Sementara itu, Ketua Majelis Adat Sasak (MAS) Dr HL Sajim Sastrawan Angrat atau karib disapa Mik Sajim, mengaku bahwa seorang birokrat atau ASN itu memiliki kinerja yang terukur. Hal ini berbeda dengan seorang politisi.
Menurut Mantan pejabat teras Pemprov ini, dirinya mengenal Lalu Gita Ariadi atau Amaq Molah, sudah sangat lama. Sebab, Lalu Gita Ariadi adalah juniornya.
"Yang membedakan Gita Ariadi dengan pejabat Pemprov lainnya. Dia ini sangat humbel, dan pribadinya selalu diceritakan kepada kita yang senior. Itu lebihnya Lalu Gita dengan pejabat ASN Pemprov lainnya," kata Sajim.
Ia mengatakan bahwa jabatan yang kini disandang Gita Ariadi sebagai Sekda NTB dan kini Pj Gubernur, dilakukannya dengan penuh perjuangan.
Sajim menceritakan bahwa dirinya yang ikut mendampingi Lalu Gita Ariadi menemui para pimpinan parpol hingga menggagas pertemuan Sasak samawa Mbojo atau Sasambo beberapa waktu, juga banyak rintangan.
Selain itu, usai menerima dukungan dengan disahkan nama Gita masuk sebagai salah satu usulan DPRD NTB sebagai calon penjabat Gubernur NTB dalam sidang paripurna untuk diajukan ke Presiden Jokowi melalui Mendagri, juga tidak semudah yang dibayangkan.
Sebab banyak liku-liku yang dihadapi. Salah satunya karena sembilan tahun Presiden Jokowi membangun infrastruktur di Provinsi NTB namun selalu kalah di Pilpres lalu.
Hanya saja dengan diskusi panjang dengan bantuan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat juga dengan jaringan Lalu Gita Ariadi di Alumni Universitas Brawijaya (Unibraw) akhirnya tembok besar di Istana Negara dan Kemendagri berhasil ditembus.
Padahal, penolakan juga muncul terhadap Lalu Gita Ariadi yang berasal dari internal Pemprov sendiri melalui surat yang ditembuskan ke Mendagri dan Sekretariat Negara (Setneg).
"Kami langsung diterima oleh Pak Mendagri Tito Karnavian dan langsung diberi lampu hijau untuk menjadi Pj Gubernur hanya dengan membuat surat pernyataan seluruh komponen masyarakat NTB mengucapkan terima kasih atas 9 tahun Jokowi membangun NTB," jelas Sajim.
"Jadi, Sekda NTB yang kini menjabat Pj Gurbernur bukan soal suku Sasak. Tapi memang Lalu Gita ini, dibawa pada arus keberuntungan dengan menjadi Sekda dan kini menjadi Pj Gubernur dengan perjuangannya," sambung dia.
Terkait figur calon gubernur untuk Lalu Gita Ariadi. Sajim berpesan bahwa figur pimpinan daerah kedepan harus bisa melihat trend masalah global, strategis dan subtanstif.
Selanjutnya, dia harus paham isu daerahnya. Di antaranya, masalah pertanahan dan tata ruang wilayah yang kini banyak mengalami perubahan areal sawah pertanian menjadi lahan perumahan.
Tak hanya itu, kata Sajim, figur pemimpin NTB juga harus yang paham roh pemerintahan daerah. Yakni pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
"Yang utama, para calon pemimpin NTB kedepan harus keluar dari isu-isu primordial. Namun, berbahaya dan tidak fair jika pemimpin yang membawa identitas kedalam struktural," papar dia.
Baik Adhar Hakim dan Sajim Sastrawan menambahkan bahwa sosok Lalu Gita Ariadi sangat layak masuk bursa bakal calon gubernur NTB di Pilgub 2024 karena memiliki track record dan integritas sebagai pejabat ASN yang sudah teruji dalam karirnya.
"Tapi kalau masuk gelanggang, itu kembali soal lobi-lobi partai yang dilakukannya. Tapi kalau soal kelayakan, Lalu Gita sudah layak sebagai bakal calon gubernur NTB 2024," tandas Adhar dan diamini Lalu Sajim. (R/L..).