 |
| FOTO. Rudi Lombok. |
MATARAM, BL - Langkah Pemprov NTB yang akan melakukan perombakan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) periode 2024 - 2028, menuai kritik Sahabat Pariwisata Nusantara (Sapana).
Pasalnya, hingga kini belum terlihat organisasi pariwisata yang diajak berkomunikasi oleh Pemprov setempat. Anehnya, justru organisasi yang bersebrangan dengan Pemprov yang banyak diajak berkomunikasi.
Ketua Umum DPP Sapana Rudi Lombok mengaku, bahwa pihaknya tidak mempersoalkan perombakan pengurus BPPD oleh Pemprov NTB.
Hanya saja, organisasi pariwisata yang selama ini bersebrangan dan menentang kebijakan Pemprov. Utamanya, Dinas Pariwisata NTB, agar dipertimbangkan untuk diajak bergabung.
"Memajukan pariwisata NTB itu butuh kepedulian dan bukan orang yang suka nampang apalagi yang selama ini kontra kebijakan pemerintah daerah," tegas Rudi Lombok pada BERITA LOMBOK, Kamis 7 Maret 2024.
Menurut dia, pihaknya sudah mengendus akan masuknya sejumlah nama pimpinan organisasi pariwisata yang selama ini menantang Pemprov untuk diusulkan masuk ke dalam kepengurusan BPPD periode 2024 - 2028.
Hanya saja Rudi enggan menyebut secara rinci organisasi yang selama ini bersinggungan dengan Pemprov setempat. Namun kabarnya dalam kepengurusan kedepan akan masuk diakomodir.
"Publik sudah tahu kok siapa organisasi pariwisata itu. Kalau kami silahkan saja pengurus organisasi pariwisata manapun diakomodir untuk masuk pengurus BPPD. Tapi jangan organisasi pariwisata yang menentang kebijakan Pemprov, kan jadinya enggak nyambung," kata dia.
Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya mendukung perombakan pengurus BPPD NTB. Namun personil yang mengisi kepengurusannya harus mereka yang punya kepedulian pada bidang pariwisata NTB tanpa memikirkan manfaat dan keuntungan saat masuk sebagai pengurus.
"Sapana terdepan dalam memajukan pariwisata NTB tanpa memikirkan keuntungan apapun. Dan kami akan mendukung kepengurusan BPPD NTB, asalkan personil yang diusulkan dengan melihat kemampuan dan kapasitasnya," ungkap Rudi Lombok.
Diketahui, perombakan dilakukan karena pengurus BPPD NTB periode 2021 - 2024 sudah habis masa jabatannya pada 25 Februari 2024 lalu.
 |
| FOTO. Mulki |
Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata NTB Mulki, seperti dikutip idn times, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengurus BPPD NTB periode 2021 - 2024 tentang berakhirnya masa jabatan pada 25 Februari lalu.
Meskipun ada perbedaan persepsi dengan pengurus BPPD NTB yang lama bahwa mereka habis masa jabatannya pada 12 Oktober 2024
Mulki mengatakan Dinas Pariwisata NTB telah mengundang 9 unsur asosiasi pariwisata, akademisi, pakar dan asosiasi profesi untuk mengajukan nama-nama yang didelegasikan menjadi pengurus atau unsur penentu kebijakan BPPD NTB periode 2024 - 2028.
Berbeda dari periode sebelumnya, pengurus BPPD NTB masa jabatan empat tahun mendatang tidak akan mendapatkan gaji.
"Karena sekarang 9 unsur asosiasi pariwisata, profesi, pakar dan akademisi sesuai UU No. 10 Tahun 2009 harus mendapatkan mandat dari unsur-unsur itu. Unsur itu tidak memberikan mandat tapi ketua-ketuanya sendiri," kata Mulki.
Mulki menjelaskan awalnya akan dilakukan fit and proper test kepada calon pengurus BPPD NTB periode 2024 - 2028. Tetapi hal itu sulit dilakukan. Sehingga yang didelegasikan menjadi pengurus BPPD NTB adalah masing-masing ketua asosiasi pariwisata. (R/L..).