 |
| FOTO. Pauzan Basri. |
MATARAM, BL - Saksi DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB Pauzan Basri, mengaku kaget atas langkah caleg DPR RI nomor urut 2 Hj Wartiah (Caleg Petahana) yang mengajukan surat pada Bawaslu NTB untuk melakukan penyandingan data untuk lima kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Barat (Lobar).
Padahal, saat rekapitulasi tingkat PPK hingga pleno kabupaten dan kota tidak ada dinamika dan keberatan sama sekali terkait data perolehan suara DPR RI PPP.
"Kami sayangkan tiba-tiba muncul surat masuk dari caleg nomor 2 DPR RI itu. Padahal dari awal enggak ada komunikasi ke partai terkait hal ini," ujar Pauzan pada wartawan, Rabu 13 Maret 2024.
Menurut dia, kendati Bawaslu sudah merekomendasikan adanya Saran dan Perbaikan (Sarper) pada KPU Provinsi NTB untuk sanding data khususnya DPR RI dari PPP.
Namun di beberapa TPS di Kecamatan Praya Timur, justru tidak ditemukan penambahan suara seperti yang dilaporkan pihak nomor urut.2 pada saat dilakukan penyandingan oleh pihak KPU Lombok Tengah yang diminta oleh KPU Provinsi NTB.
"Dari situlah saya menduga calon nomor urut 2 tidak puas dengan hasil dari pleno KPU tingkah Kabupaten," kata Pauzan lantang.
Ia mengaku perlu meluruskan pemberitaan terkait internal PPP tersebut. Mengingat, jika melihat data untuk KPU Kabupaten Lobar saat pembahasan Kecamatan Sekotong, justru PPP NTB sama sekali tidak mempersoalkan suara untuk DPR RI.
Padahal, di data partai justru caleg nomor urut. 1 PPP sangat dirugikan, lantaran banyak pengurangan. Sementara, caleg nomor urut 2 ada kenaikan suara signifikan berdasar C hasil salinan dan D hasil Kecamatan yang dimiliki partai.
"Disitu, kami enggak berkeberatan dan membuat laporan karena itu kami anggap urusan internal partai. Sehingga kami tidak melakukan hal yang sama untuk menggugat di Bawaslu NTB saat pleno," ungkap Pauzan.
 |
| FOTO. Ketua DPW PPP NTB H.Muzihir (kiri) dan Sekretaris DPW H. Muhamad Akri. |
Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya saat ini sudah menyiapkan laporan pada Bawaslu RI agar menjadi bahan saat pleno di KPU RI untuk tingkat nasional.
Di mana, laporan tersebut lengkap dengan data C hasil salinan dan D hasil Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.
"Jumlah kenaikan calon nomor urut. 2 malah fantastis dan nomor urut. 1 berkurang, nanti publik lihat sendiri jumlah yang kami laporkan," tegas Pauzan.
Ia menambahkan bahwa, lantaran urusan kemenangan caleg nomor urut 1 yakni Hj Ermalena sesuai rekapitulasi oleh KPU NTB, terus dipersoalkan hingga kini.
Padahal, hal ini merupakan urusan internal. Tentunya, DPW PPP NTB tidak akan tinggal diam. "Insya Allah, kami akan sampaikan data data yang sebenarnya di kabupaten lain saat pleno di KPU RI dalam waktu dekat ini," tandas Pauzan Basri. (R/L..).