 |
MATARAM, BL - Media massa sebagai pilar keempat demokrasi berperan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan serentak 2024.
Sinergi antara media massa dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu diharapkan akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawal pemilihan serentak 2024 berjalan jujur, adil, dan berintegritas.
"Jadi, konsolidasi ini menjadi wadah bagi Bawaslu membangun sinergi bersama insan pers untuk memastikan transparansi dan obyektifitas pemberitaan," ujar Anggota Bawaslu NTB Hasan Basri saat membuka temu media bertajuk ”Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024” di Kota Mataram, Sabtu 23 Maret 2024.
Hasan mengaku bahwa acara temu media kali ini, merupakan kerjasama antara Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi NTB.
Di mana, diskusi dipandu wartawan NTB Lalu Suparman dengan menghadirkan dua narasumber yakni, Achmad Satryo Yudhantoko (Ketua Umum Pewarta Pemilu Damai dan Demokrasi (KPPD) juga jurnalis RMOL) dan Fahrul Mustofa (Ketua Jurnalis Parlemen NTB/jurnalis Pos Bali).
Menurut Hasan, adanya konsolidasi media akan tercipta sinergitas yang erat antara Bawaslu dan insan pers untuk mendukung proses demokrasi yang lebih berkualitas.
Sebab, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan pentingnya pengawasan terhadap pilkada. Mengingat, tahapan Pilkada 2024 akan lebih dinamis daripada saat pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan anggota legislatif.
"Pilkada biasanya lebih dinamis karena pasangan calonnya (calon kepala daerah) berada di daerah kita sendiri yakni di Provinsi NTB di 10 kabupaten/kota. Maka, berkat siar yang baik, tentunya proses demokrasi akan berjalan sukses dengan baik. Utamanya, menjelang tahapan konsolidasi Pemilu Serentak 2024, " jelas Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi NTB ini.
Lebih lanjut dikatakan Hasan, adanya pola kerjasama dengan mengedepankan kolaboratif serta bertanggung jawab terhadap nilai demokrasi. Hal ini akan berdampak pada pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu akan bisa dikurangi.
"Adanya peran jurnalis sebagai pengawas pemilu, mulai dari tahapan awal hingga ditetapkannya hasil Pemilu, tentu akan berdampak pada pemilu yang berjalan transparan, jujur dan berintegritas akan bisa sama-sama tercapai kedepannya," ungkap dia.
 |
| FOTO. Inilah dua narasumber yakni, Achmad Satryo Yudhantoko (Ketua Umum Pewarta Pemilu Damai dan Demokrasi (KPPD) juga jurnalis RMOL) dan Fahrul Mustofa (Ketua Jurnalis Parlemen NTB/jurnalis Pos Bali) saat kegiatan diskusi. |
Sementara itu, Ketua Panitia Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Adrian, mengatakan bahwa kegiatan kali ini merupakan gelombang keempat yang berlangsung di 22 provinsi di Indonesia.
Harapannya, lanjut dia, integritas proses demokrasi yang bersifat objektif, akurat dan tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu.
"Selain itu dengan konsolidasi ini terbentuk kerjasama yang erat antar Bawaslu dan media massa sekaligus agar tidak ada penyebaran pemberitaan hoaks di pemilihan serentak tahun ini," tandas Adrian. (R/L..).