 |
| FOTO. Ketua DPD KNPI NTB Taupik Hidayat bersama pimpinan OKP NTB, KAMMI) NTB, yakni DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB dan Himmah Nahdlatul Wathan saat menunjukkan kupon pembagian OJK yang diduga untuk pemenangan caleg di Pemilu 2024. |
MATARAM, BL - Sejumlah gabungan aktivis dari berbagai organisasi kepemudaan di NTB mengecam kebocoran rahasia perbankan ditubuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB yang diduga untuk kepentingan politik untuk memenangkan calon legislatif (Caleg) di Pemilu 2024.
Para aktivis lintas organisasi itu yakni, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB dan Himmah Nahdlatul Wathan, menemukan bahwa dua oknum Caleg DPR RI dan DPRD NTB berkampanye membagikan bantuan sosial (Bansos) berlogo OJK.
Ketua KNPI NTB, Taufik Hidayat, mengecam adanya logo bansos bergambar OJK yang kini viral untuk memenangkan dua caleg di Pemilu 2024
"Kami investigasi dari temuan lapangan pada 13 Januari 2024 ada pembagian paket sembako. Kami ada bukti soal kupon. Di sana bertuliskan OJK," ujarnya saat memberikan keterangan pers, Minggu 11 Februari 2024.
Menurut Taufik, OJK NTB dituding menggunakan dana Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) untuk berkampanye.
Padahal dana tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB. Terlebih lagi, NTB saat ini masuk nomor satu sebagai daerah dengan kredit macet Pinjol terbesar di Indonesia.
"Ini aneh, di saat dana FKIJK yang harusnya diperuntukkan agar masyarakat terhindar dari rentenir dan Pinjol. Tapi, beberapa caleg dari partai tertentu, justru seolah difasilitasi OJK," tegas dia.
Sebagai informasi, dana FKIJK berasal dari jasa keuangan seperti perbankan di NTB kepada OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB.
Namun ada indikasi anggaran tersebut tidak dipergunakan mestinya. Angka kredit macet Pinjol di NTB menjadi salah satu parameter lemahnya literasi keuangan masyarakat NTB.
Sementara, Pengurus PW KAMMI NTB, Herianto menduga ketidaknetralan OJK di tahun politik saat ini. Pihknya menduga OJK tidak menjaga integritas namun justru fokus kampanye. Salah satunya, beberapa masalah terjadi seperti kebocoran informasi perbankan.
"Dan saat ini penggunaan dana FKIJK yang diperuntukan untuk literasi rakyat malah disalahgunakan," ucap dia.
Herianto menegaskan bahwa kisruh ini membuat resah masyarakat terkait independensi serta transparansi OJK NTB.
"Keresahan masyarakat menunjukkan Kepala OJK tidak fokus kerja di NTB," kata dia.
Senada Herianto. Ketua PW HIMMAH NW NTB, Lukman mengatakan aksi yang diduga dilakukan OJK saat ini sebagai bentuk tidak beres pimpinan OJK NTB.
"Masyarakat kini sudah resah karena banyak menduga OJK terlihat politik praktis. Padahal, anggaran seharusnya digunakan untuk literasi keuangan, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kepada Pinjol," kata dia.
"Seharusnya anggaran FKIJK digunakan untuk meningkatkan literasi bukan diduga membiayai kampanye caleg," sambung Lukman.
Dia juga menyayangkan kebocoran data perbankan ke salah satu warga yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Padahal data perbankan hanya bisa diakses oleh OJK NTB, bank terkait dan kepala daerah dalam hal ini Pj Gubernur NTB. Namun entah mengapa bisa bocor ke salah satu guru besar di Mataram.
"Kebocoran data privat sangat kami sayangkan. Integritas OJK harusnya punya aturan main bagi informasi. Pihak luar kok bisa mengetahui. Kami duga ada permainan elite dalam kebocoran data tersebut," ketus Lukman.
"OJK tidak boleh bocorkan data perbankan. Kepala OJK bisa dipidana," sambung dia.
Pengurus DPD GMNI NTB, Lalu Windy mengatakan dalam Pasal 3 UU Pemilu, instansi negara tidak boleh berpihak. Sehingga dia kembali mempertanyakan netralitas OJK NTB.
"Pasal 3 UU Pemilu jelas melarang lembaga negara berpihak. Apalagi sampai menggunakan dana FKIJK. Ini tentu penyimpangan," ujarnya.
Windy mengatakan, GMNI NTB pernah audiensi dengan pihak OJK NTB. Namun sejauh ini belum ada titik terang.
"Kami dari GMNI sempat audiensi tidak ada titik terang mengenai dana tersebut," kata dia.
*Gelar Aksi Demonstrasi
Untuk melanjuti sikap para aktivis ini, mereka akan menggelar aksi di Kantor OJK NTB di Mataram pada Senin, 12 Februari besok.
"Kita akan melakukan aksi unjuk rasa besok. Ada dua gelombang aksi yang akan digelar di OJK NTB besok," ungkap Lalu Windy.
Terpisah, Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy membantah kebocoran data perbankan dilakukan oleh OJK NTB.
“Itu bisa saya pastikan datanya bukan dipublikasikan oleh OJK,” katanya.
Rico meragukan data yang diklaim guru besar di salah satu kampus di Mataram tersebut berasal dari OJK.
“Nggak ada yang tahu kan itu data benar apa nggak? Dia (guru besar) tidak memperlihatkan datanya kan? Hanya pihak OJK saja yang mengetahui kebenaran angkanya. Tapi sudah pasti bukan kami yang mengeluarkan,” jelas dia.
Sementara terkait dengan penggunaan penggunaan dana FKIJK yang tidak sesuai dengan tempatnya alias membiayai kampanye beberapa Caleg, dia tegas mengatakan OJK NTB tidak ikut campur urusan politik.
“Apa yang ada di belakang ini kan kita tidak tahu. Kami tidak ingin ikut–ikutan urusan politik,” tandas Rico Rinaldy. (R/L..).