 |
| FOTO. TGH Mukhlis |
MATARAM, BL - Komisi I DPRD NTB bidang Hukum dan Pemerintahan menilai kinerja Penjabat (Pj) Gubernur HL.Gita Ariadi, dirasa belum optimal dalam melakukan normalisasi pejabat di lingkup Pemprov setempat.
Itu menyusul hingga dua bulan pasca dilantik, justru keberadaan seorang pemimpin atau leader yang bisa mengayomi, membimbing dan meluruskan jajaran ASN lingkup Pemprov, tak kunjung dapat dilakukan.
"Ingat Pj Gubernur itu akan dievaluasi tiga bulan sekali oleh Kemendagri. Di sini, Pj Gubernur harus bisa menjadi leader, seperti Nabi Muhamad yang menjadikan musuhnya menjadi simbol perdamaian yakni, Abu Sofyan. Nah, disini Pak Pj Gubernur belum bisa melakukan sifat seperti Nabi Muhammad yang berjiwa mengayomi jajarannya," ujar Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Akhmad Mukhlis pada wartawan, Selasa 14 November 2023.
Menurut Politisi PKS ini, dengan masa transisi saat ini, fungsi seorang Pj Gubernur harus dapat membuat tenang dan nyaman para jajaran ASN lingkup Pemprov. Di mana, jika ada pejabat ASN Pemprov NTB yang terlambat saat rapat koordinasi (Rakor) OPD lingkup Pemprov, seharunya harus ditanya terlebih dahulu dengan baik-baik.
"Dan misalnya jika dia sengaja dan berkali-kali, maka itu harus dinasehati. Dan bukan untuk dikeluarkan apalagi sampai dipermalukan dengan memanggil jajaran Satpol PP, seperti insiden beberapa waktu lalu," kata Mukhlis.
Ia tidak menghendaki persoalan pribadi dengan beberapa kepala OPD tertentu, dijadikan alasan oleh Pj Gubernur untuk menvonis pejabat tersebut. Sebab, urusan pribadi tidak layak untuk masuk ke dalam ranah birokrasi lingkup Pemprov NTB.
Terlebih, kini pembahasan KUA/PPAS APBD NTB 2024 juga terlambat diajukan ke DPRD NTB dari jadwal yang seharusnya pada Agustus 2023 sudah dimasukkan.
"Saya berharap, Pak Pj Gubernur mulai memperbaiki diri untuk menahan kata-kata dan ucapannya. Ini karena Pj Gubernur itu masa tugasnya singkat. Maka, tugas leader itu adalah menjaga kenyamanan semua jajaran OPD lingkup Pemprov sehingga pekerjaan rumah di masa transisi pemerintahan bisa dituntaskan," jelas Mukhlis.
 |
| FOTO. H.Rais Ishak. |
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD NTB H.Rais Ishak mengaku, bahwa insiden pengusiran salah satu pejabat lingkup Pemprov dalam rakor OPD Pemprov beberapa waktu lalu, sangat disayangkan pihaknya.
Sebab, menjaga harmonisasi tanpa mengucilkan salah satu pejabat harus mulai dilakukan oleh seorang pemimpin birokrasi.
"Seorang pemimpin jika ada anak buah yang salah, lazimnya itu harus dipanggil dan di ingatkan. Bukan lantas dipermalukan. Ini penting agar terbangun sinergi yang kokoh untuk menciptakan semangat maju melaju yang menjadi tagline Pj Gubernur saat ini," tegas Rais.
Ia mengkhawatirkan jika ketidak sukaan terus dibangun oleh seorang pemimpin pada bawahnya, tentunya percepatan birokrasi yang handal dalam satu tim kerja akan sulit diwujudkan.
"Bagaimana, OPD mau bekerja dengan nyaman jika keresahan, ancaman hingga intimidasi terkait mutasi terus digelorakan. Ini yang kami ingatkan untuk seorang Pj untuk mulai bisa menjaga sinergisitas antar jajarannya kedepannya," tandas Rais Ishak. (R/L..).