 |
MATARAM, BL - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTB bersama Polda NTB berkomitmen mengawal Pemilu 2024 yang damai dan bebas hoaks.
Komitmen tersebut disampaikan saat acara silaturahmi pengurus teras PWI setempat dengan Kapolda NTB Irjen Umar Faroq, Jumat 10 November 2023.
“Pokok pikiran yang kami sampaikan dari PWI, kami bersama Polda NTB siap saling mendukung pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Ketua PWI NTB Nasrudin Zein.
Menurut dia, para wartawan di NTB siap memuat pemberitaan yang menciptakan kedamaian dan kenyamanan di tengah masyarakat.
Hal ini, dalam rangka memperoleh informasi yang bisa menyukseskan pemilu. “Kami tegaskan jurnalis tidak akan menjadi provokator dan penyebar hoaks,” tegas Nasrudin.
Lebih lanjut dikatakan Jurnalis senior RRI Mataram ini, dalam proses menjalankan tugasnya jurnalistik, pihak kepolisian jika menemukan adanya pemberitaan yang menyudutkan dan melanggar.
Tentunya, kata Nasrudin, pihak kepolisian bisa berkenan menggunakan Undang-undang Pers dalam menyelesaikan persoalan.
Hal ini sesuai dengan MoU yang sudah dilakukan antara Ketua PWI pusat, Dewan Pers dan Polri.
"Jika ada pemberitaan jurnalis yang melanggar kita harapkan aparat kepolisian bukan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tapi menggunakan UU Pers," tegas dia.
Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Umar Faroq menegaskan pihaknya siap mendukung upaya PWI meningkatkan profesionalisme wartawan.
Sejauh ini, Kapolda NTB menilai karya jurnalistik para jurnalis yang ada di NTB, cukup bagus.
"Belum ada, pemberitaan yang sifatnya memprovokasi oleh para wartawan di NTB yang memicu keterbelahan di tengah masyarakat," kata Kapolda.
Umat mengaku, siap mendukung peningkatkan kompetensi jurnalis. Salah satunya, dengan menyiapkan tenaga psikolog dalam proses uji kompetensi
"Termasuk, kami juga akan berkoordinasi dengan Polres dan Polresta untuk meminta pihak Humas untuk membangun komunikasi yang harmonis dengan para pewarta di NTB," jelas Kapolda.
Terpisah, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Rio Indra Lesmana, mengaku bahwa, kerja sama antara PWI dan kepolisian harus ditingkatkan lagi.
Menyinggung harapan PWI NTB agar persoalan dalam menjalankan tugas pers tidak diselesaikan dengan pidana pun menurutnya sudah diakomodir pihak kepolisian.
“Mengenai persoalan pers yang tidak langsung dipidanakan, Kapolda menyampaikan, lima tahun ini sudah jarang. Hanya sekitar 0,5 persen,” ujar Kabid Humas.
Ia menyebut, bahwa yang kini menjadi tantangan bersama antara PWI dan Polda NTB ke depan. Kaitannya dengan menjamurnya media online dan media sosial yang memungkinan ibu rumah tangga saja bisa membagikan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Kemudian ada juga orang yang mengaku sebagai wartawan. Maka koordinasi antara Polda NTB dengan PWI memang harus ditingkatkan,” tandas Kombes Pol Rio Indra Lesmana. (R/L..).