 |
| Oleh: Sirra Prayuna. |
KITA semua punya cita cita dan mimpi bagaimana bangsa Indonesia dapat mewujudkan demokrasi substantif dan kesejahteraan sosial. Ketika tatanan bernegara, hukum berkeadilan dan demokrasi tak lagi di relnya karena dirusak maka akan membawa rakyat Indonesia ke jurang kehancuran.
Orang seringkali bertanya, apa hubungan antara demokrasi dengan kesejahteraan rakyat.??. Tentu jawabannya... ada hubungannya dan sangat berkaitan erat.
Suatu negara menjadi negara gagal karena disebabkan oleh pemerintahan yang tertutup, bertindak menjalankan kekuasaan dengan cara melanggar konstitusi dan UU, tak ada ruang kontrol publik yang baik dalam mengartikulasikan kebenaran dan suara kebenaran cendrung di abaikan, lembaga yudikatif dihancurkan kemerdekaan, kebebasan dan kemandiriannya karena intervensi kekuasaan, organ-organ kenegaraan di gerakan untuk mendukung kekuasaan tanpa batas dan kecendrungan pemerintahannya akan mengkriminalisasi sikap dan perilaku kritis rakyat yang menyuarakan nilai nilai kebenaran dan akhirnya suara rakyat di bungkam.
Sebuah negara dapat terhindar menjadi negara gagal jika pranata bernegara dan sistem hukumnya berjalan baik. Demokrasinya berada di koridornya berdasarkan hukum konstitusi, sehingga dengan demikian, pemerintah dapat mengerahkan segala sumber daya untuk membangun kesejahteraan rakyat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik kesehatan, pendidikan, transportasi, menurunkan angka kemiskinan serta gini rasio masyarakat semakin baik.
9 tahun kekuasaan Jokowi kita akui dan apresiasi telah melakukan penguatan pelembagaan demokrasi dan pranata demokrasi secara baik. Namun, di akhir masa jabatan entah apa yang dipikirannya, kita semua telah dikejutkan dengan perubahan sikap. Jokowi memilih telah jalan yang bertentangan dengan nilai nilai dan garis perjuangan kerakyatan. Jokowi telah mempertontonkan hasrat kekuasaannya secara telanjang untuk alasan kesinambungan kekuasaan dan legacy.
Memilih menempuh jalan keliru bertentangan dengan konstitusi dan menjauhkan hukum dan praktek demokrasi yang sehat. Hal ini menjadi lonceng kematian demokrasi untuk membangun negara bangsa yang adil makmur sebagaimana tujuan negara ini dibangun.
Pilihan dan cara Jokowi ini yang tidak kita setujui. Kedaulatan rakyat tak lagi mendapat tempatnya. Untuk itu rakyat harus kembali bangkit berjibaku berjuang menegakan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat seperti masa orde baru dulu.
Pemilik logika akal sehat dan tertib dalam berkonstitusi harus menolak semua ini. Tak ada pilihan bagi kita semua, bangkit melawan untuk alasan tegaknya konstitusi dan demokrasi subtansial yang tadinya terang menjadi gelap. Kemajuan dan kesejahteraan negara bangsa sirna oleh hasrat kekuasaan yang tak pernah habis.