 |
| FOTO. Koordinator KKB NTB, Satria Zulfikar (kanan) dan Koordinator KKJ NTB, Haris Al Kindi, saat mengisi diskusi Jumpa Bareng Wartawan di Mataram. |
MATARAM, BL - Komunitas Kabar Baik (KKB) dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) NTB menggelar kegiatan Jumpa Bareng Wartawan di Lesehan 7 Sambal Sayang-sayang, Kota Mataram, Rabu 18 Oktober 2023.
Hal ini dilakukan sebagai upaya merespon perhelatan Pemilu Serentak Tahun 2024. Sebab, keberadaan jurnalis menjadi salah satu elemen yang sangat penting sekaligus menjadi garda terdepan dalam transformasi informasi tentang kepemiluan.
"Jadi, di event lima tahunan demokrasi Indonesia ini, jurnalis menjadi salah satu elemen penting untuk mewartakan. Tapi, mereka juga paling rentan menghadapi resiko-resiko dalam menjalankan tugas jurnalistiknya," ujar Koordinator KKB NTB, Satria Zulfikar, saat memulai diskusi ini.
Dalam diskusi yang mengambil tema tentang “Peluang dan Tantangan Pers Saat Pemilu 2024”. Satria mengaku, bahwa perhelatan Pemilu 2024, dapat menjadi peluang bagi hidupnya perusahaan pers.
Namun, di sisi lain ada juga ancaman, intimidasi, tindakan diskriminatif, serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Utamanya, saat tahapan pendaftaran paslon hingga aktivitas para caleg di Pemilu 2024.
"Dan ini perlu disikapi bersama sebagai langkah mitigasi awal dalam menghadapinya,” kata Satria.
Sementara itu, Koordinator KKJ NTB, Haris Al Kindi, mengatakan, bahwa di tahun 2022, Indeks Kebebasan Pers (IKP) di NTB berada pada posisi ke-12. Padahal, sebelumnya berada pada peringkat ke-28
“Data Diskominfotik ini, jelas menjadi framing ini adalah dampak dari mudahnya mendapatkan akses informasi di Pemprov NTB,” kata dia.
Meski IKP tahun 2022 sangat tinggi, menurutnya masih dijumpai juga beberapa kasus terkait kebebasan pers.
“AJI merilis ada 53 kasus kekerasan jurnalis se-Indonesia. Dan di NTB sendiri ada 5 kasus terkait kasus kekerasan terhadap jurnalis. NTB masuk zona kuning terhadap kebebasan pers,” ungkap Haris.
Untuk itu, lanjut Mantan Ketua AJI Mataram, ini dalam rangka menghadapi tahun politik, biasanya kerentanan Jurnalis dalam bekerja melakukan peliputan sangat rawan.
Itu terlihat, saat memasuki tahapan pemilu, sudah ada jurnalis mendapatkan ancaman dan intimidasi saat peliputan.
"Nah KKJ, AJI, dan PWI mungkin belum mencatat banyak kejadian di daerah seperti di Loteng, Lotim atau di Pulau Sumbawa. Mungkin juga belum banyak yang dilaporkan,” ujar Haris.
Ia mencontohkan, di Kabupaten Dompu baru-baru ini, salah satu kasus dugaan kekerasan terhadap jurnalis telah terjadi. Pihaknya, terus melakukan pemantauan pada kasus ini.
“Kalau itu sudah masuk laporannya di Kepolisian. Pelakunya adalah salah satu oknum Caleg dari salah satu parpol. Dan kami menyebut ini adalah salah satu kerawanan dalam Pemilu,” jelas Haris.
Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh para jurnalis adalah melakukan langkah mitigasi pada saat memasuki tahapan pemilu salah satunya pada saat tahapan kampanye.
“Langkah mitigasi itu sangat penting untuk menghindari framing terhadap jurnalis saat melakukan peliputan. Bahwa tugas jurnalis itu dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat,” beber Haris.
Mitigasi kedua, kata Haris, saat melakukan peliputan peristiwa politik yang membutuhkan konfirmasi maka wajib untuk melakukan konfirmasi.
“Baik melalui WA, telpon atau bertemu langsung. Itu harus kita lakukan sebagai langkah mitigasi,” lanjut dia.
Haria menyarankan agar kolega jurnalis harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari menulis pemberitaan yang bersifat hoaks tentang Caleg dan atau parpol-parpol tertentu.
Selain itu, menurutnya, sangat penting bagi jurnalis ketika melakukan tugas peliputan konflik untuk berada di posisi yang aman, yakni dibelakang aparat kepolisian
“Itu adalah jarak yang paling aman dalam melakukan tugas peliputan. Tapi kadangkala seringkali kesalahpahaman juga terjadi di lapangan,” kata Haris.
Terkait peluang yang dibisa diraih jurnalis pada momentum politik. Ia menambahkan bahwa jurnalis juga harus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat melalui tulisannya.
“Kita jangan membuat pemberitaan politik yang bersifat kontroversial. Tapi alangkah baiknya mengendepankan Jurnalisme damai dan lebih edukasi ke masyarakat. Ini karena pemilu harus berlangsung dengan riang gembira, sehingga ada dampak pada media dari sisi pendapatan," tandas Haris. (R/L..).