 |
| FOTO. Sekretaris DPC PDIP Kota Mataram Nyayu Ernawati (kiri) bersama Anggota DPR RI Adrian Napitupulu saat Rakernas 4 PDIP di Jakarta. |
MATARAM, BL - Kenaikan dua item belanja daerah dalam APBD Perubahan 2023 Kota Mataram, menuai reaksi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram.
Pasalnya, dua item belanja yakni, belanja hibah dan bantuan sosial yang naik signifikan, dirasa tidak tepat menjelang Pemilu 2024.
Dalam dokumen pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2023 yang disampaikan Wali Kota Mataram, angka kenaikan belanja hibah yang semula dianggarkan Rp 71 miliar lebih meningkat menjadi Rp 83 miliar lebih.
Selanjutnya, kendati turun namun belanja bantuan sosial yang dianggarkan Rp 24 miliar lebih. Namun angka Rp 23 miliar lebih dirasa tetap tinggi.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati mengaku bahwa pihaknya tidak mempersoalkan manakala dua item belanja itu dinaikan asal untuk kepentingan masyarakat.
Hanya saja pihaknya belum melihat secara detail terkait alokasi dan peruntukan dana belanja hibah dan bantuan sosial dalam dokumen Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2023 yang disampaikan Wali Kota Mataram dalam sidang paripurna DPRD sebelumnya.
"Wajar dong kami menyoroti kenaikan dua belanja daerah ini. Apalagi, tahun ini sudah memasuki fase tahun politik. Kami enggak ingin dana yang harusnya untuk kepentingan rakyat malah nanti dipolitisasi bisa menjadi “alat” yang dipertukarkan untuk kepentingan parpol tertentu," ujar Nyayu pada BERITA LOMBOK, Minggu (1/10) kemarin.
Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini, pihaknya belum melihat arah peningkatan belanja daerah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi warga Kota Mataram. Mulai kemiskinan ekstrim, kenaikan harga kebutuhan pokok, bantuan stimulan ekonomi untuk warga miskin. Serta, stunting.
"Yang terlihat dalam pidato Pak Wali Kota, justru dari 10 program belanja daerah banyak difokuskan pada program untuk mengatasi pembangunan fisik. Mulai peningkatan jalan dan saluran drainase, penataan sarana dan prasarana perkotaan, rehabilitasi dan pembangunan kantor Lurah. Serta, penataan ruang terbuka hijau. Disini jelas, belum terlihat program untuk mengatasi persoalan yang dihadapi warga Mataram," jelas Nyayu.
Lebih lanjut Nyayu menegaskan bahwa pihaknya mempertanyakan langkah Pemkot terkait program yang sudah diarahkan oleh Pemerintah Pusat menyangkut bagaimana kesinambungan program pembangunan di daerah harus difokuskan pada pengentasan kemiskinan, stunting hingga gizi buruk.
Termasuk, lanjut dia, bantuan ekonomi produktif untuk mayarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 juga harus dibiayai oleh APBD.
"Maka inilah yang kami soroti dan pertanyakan saat pemandangan fraksi-fraksi pada sidang paripurna lalu. Tidak lain agar ada jawaban dan perubahan kebijakan oleh eksekutif terkait program yang langsung diarahkan pada masyarakat miskin dan bukan memokuskan pada program fisik," tandas Nyayu Ernawati. (R/L..).