 |
| FOTO. Rayhan Anwar. |
MATARAM, POS BALI - Komisi I DPRD NTB menyoroti angka defisit senilai Rp 560 miliar yang tertera dalam KUA/PPAS APBD Perubahan 2023. Pasalnya, angka defisit anggaran tersebut, melampaui ambang batas seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Padahal, maksimal defisit anggaran dipatok 4,4 persen.
Oleh karena itu, TAPD Pemprov NTB harus menjelaskan hal itu kepada publik secara transparan. "Jujur, kami menaruh curiga atas adanya angka defisit mencapai Rp 560 miliar itu. Yakni, apakah itu riil atau tidak karena belum ada penjelasan yang komprehensif hingga kini," ujar Anggota Komisi I DPRD NTB Rayhan Anwar pada wartawan, Selasa (5/9) kemarin.
Menurut Politisi Nasdem itu, pihaknya berkomitmen untuk menyukseskan program penyehatan postur APBD sesuai saran dan rekomendasi BPK RI.
Hanya saja angka defisit sebesar Rp 560 miliar itu, menjadi sebuah ganjalan. Sebab, dalam KUA/PPAS APBD Perubahan 2023, justru ada kenaikan dan penambahan belanja badan layanan umum daerah (BLUD) sebesar Rp 275 miliar lebih.
Bahkan, saat rapat kerja antara jajaran RSUD Provinsi NTB selaku BLUD dengan Komisi V DPRD setempat, malah ada informasi kenaikan pendapatan BLUD mencapai Rp 400 miliar. Hal ini, lantas oleh TAPD Pemprov targetnya pun dinaikan mencapai Rp 500 miliar lebih.
Tak hanya itu, pencapaian pajak kendaraan bermotor. Di antaranya, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan (BBNKB) melampaui target diatas 100-105 persen selama ini.
"Ini belum termasuk adanya dana bagi hasil dari keuntungan bersih PT AMNT sebesar 6,71 juta dolar AS atau setara Rp 104,62 miliar yang belum dilakukan penagihan oleh Pemprov NTB. Jadi, bagaimana kita bisa mengalami angka defisit yang begitu signifikan angkanya," ungkap Rayhan.
Lebih lanjut ia meminta agar jajaran DPRD NTB tidak terburu-buru mengesahkan APBD Perubahan 2023 sebelum ada penjelasan yang konkrit terikat angka defisit senilai Rp 560 miliar tersebut.
Sebab, lanjut Rayhan, kondisi keuangan daerah saat ini, dalam kondisi baik-baik saja. Mengingat, pendapatan bodong di tiga Gili senilai Rp 100 miliar akan bisa ditutupi dengan pendapatan BLUD dan pendapatan transfer yang diestimasikan meningkat sebesar Rp 162 miliar lebih atau setara dengan 5,45 persen.
"Kondisi keuangan kita ini sebenarnya sehat, dari sisi belanja dan pendapatan. Maka, ngapain juga kita harus melakukan pemotongan belanja atau rasionalisasi, seperti yang kini harus dilakukan oleh Pemprov NTB," tandas Rayhan Anwar. (R/L..).