 |
| FOTO. Kepala BPS NTB, Wahyudin (kiri) saat menyerahkan plakat pada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, H Fathul Gani usai Sosialisasi Sensus Pertanian 2023 di Mataram. |
MATARAM, BL - Sebanyak 4.777 orang petugas Sensus Pertanian direkrut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB untuk melakukan pendataan di 10 kabupaten/kota di NTB mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023.
"Tenaga Sensus Pertanian yang direkrut minimal SMA dan diutamakan yang sudah berpengalaman dalam kegiatan sensus atau survei," ujar Kepala BPS NTB, Wahyudin, Senin, (29/5) kemarin.
Ia mengatakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) merupakan sensus pertanian yang ke-7. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengakomodir variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian yang berkembang sangat dinamis.
Selain itu, untuk menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional dan dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional dengan mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA).
Menurut Wahyudin, peran sektor pertanian di Indonesia, sangat strategis. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang strategis dengan mengacu pada data yang benar-benar strategis juga.
"Data dari hasil sensus pertanian sangat ditunggu-tunggu oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis," ucap dia.
Untuk menghasilkan data yang valid, kata dia, seluruh petugas sensus diberikan pelatihan terkait teknis pendataan dan variabel-variabel yang harus dicatat.
Wahyudin menjelaskan, ada tujuh subsektor pertanian yang didata dalam ST2023, yakni pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta jasa pertanian.
Tujuh subsektor pertanian itu yang akan didata secara keseluruhan, baik yang dilakukan oleh perorangan atau skala rumah tangga maupun perusahaan yang berbadan hukum, dan kelompok tani serta usaha pertanian lainnya, seperti pondok pesantren yang melaksanakan usaha pertanian.
"Kami sudah mewanti-wanti seluruh petugas untuk benar-benar melakukan pendataan sesuai dengan apa adanya. Mereka juga harus betul-betul mendatangi wilayah konsentrasi sensus dari satu rumah ke rumah lainnya. Begitu juga dengan wilayah non konsentrasi dengan menanyakan kepada masyarakat atau Ketua Rukun Tetangga," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, H Fathul Gani mengimbau seluruh petani dan usaha jasa pertanian untuk betul-betul memberikan informasi yang benar kepada para petugas Sensus Pertanian.
"Ini agar data yang dihasilkan berkualitas untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan," tandas dia. (R/L..)