 |
| FOTO. Saparwadi. |
MATARAM, BL - Kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, mulai dipertanyakan dan diminta bertanggungjawab atas rendahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, yang merupakan sistem integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Hal ini diungkapkan Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Lombok Timur (Lotim), Saparwadi.
Saparwadi menegaskan, seharusnya dalam bekerja, Sekda mengacu landasan hukum implementasi SAKIP dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dia mengatakan sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
“Di sinilah peran peran utama Sekda, karena tugas pokok dan fungsi menyangkut pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menghasilkan SAKIP, memperlihatkan kredibilitas dan berjalannya pengelolaan keuangan Pemkab Lombok Timur,” ujar Saparwadi dalam siaran tertulisnya, Jumat (5/5).
Menurut dia, SAKIP itu berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD).
"Kalau hasilnya paling rendah disemua daerah di NTB, maka bisa dipastikan Sekda Lotim tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau boleh jadi tidak mengerti tugas-tugasnya sebagai seorang Kepala Birokrasi, malah sibuk berselancar untuk ambisi kekuasan," jelas Saparwadi.
Dia menyarankan Sekda Lotim untuk lebih fokus mengerjakan tugas. Selanjutnya, ia mendorong agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) supaya cermat, menunjuk Pjs Bupati Lombok Timur.
"Saran kami, Sekda Lotim sebaiknya fokus kerjakan tugas, jangan sampai daerah Lotim ini jadi amburadul. Dan Pak Mendagri juga harus selektif, memenuhi kualifikasi, berintegritas dan memahami kondisi riil pembangunan daerah untuk menunjuk PJs Bupati Lotim," tandas Saparwadi. (R/L..).