 |
| FOTO. Inilah kantor Gubernur Provinsi NTB |
MATARAM, BL - Hingga 31 Maret 2023, kinerja penyaluran DAK Nonfisik di Provinsi NTB sudah terealisasi sebesar 35,56% atau setara sebesar Rp998,99 miliar dari pagu yang sudah ditetapkan.
Angka itu tercatat lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022, yakni mencapai angka 26,35%. Bahkan, melebihi rata–rata nasional yang hanya mencapai 24,15%.
"Angka penyaluran untuk wilayah NTB ini, sangat jauh lebih tinggi dari Provinsi Bali sebesar 22,98%, berikutnya Provinsi NTT 27,13%, dan juga rata-rata nasional," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Sudarmanto pada wartawan, Selasa (25/4) kemarin.
Menurut dia, penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB sudah terealisasi sebesar Rp300,26 miliar atau 27,46% dari pagu hingga 31 Maret 2023. Di mana, kinerja penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB sebesar 27,46% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 yang sebesar 23,13%.
“Penyaluran Dana Desa di NTB ini juga lebih tinggi dari Provinsi NTT sebesar 16,14 persen dan rata–rata nasional 18,62 persen namun lebih rendah dari Provinsi Bali 44,81 persen,” kata Sudarmanto.
Secara umum realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Maret di Provinsi NTB sebesar Rp4.095,17 miliar atau 25,19% dari pagu TKD.
Jenis TKD yang telah salur adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp329,19 miliar (18,04%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.450.39 miliar (27,93%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp16,34 miliar (1,03%), DAK Nonfisik Rp998,99 miliar (35,56%), dan Dana Desa sebesar Rp300,26 miliar (27,46%).
Penyaluran DBH terealisasi sebesar Rp329,19 miliar atau 18,04% dari pagu. Kinerja penyaluran DBH sebesar 18,04% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (7,81%) dan juga lebih tinggi dari kinerja Provinsi Bali 16,36%, Provinsi NTT 16,36% namun lebih rendah dari rata-rata nasional 19,59%.
Sementara itu, penyaluran DAU terealisasi sebesar 2.450,39 miliar atau 27,93% dari pagu. Kinerja penyaluran DAU di Provinsi NTB sebesar 27,93% tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (33,33%) dan dari Provinsi Bali 29,25%, namun lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 26,76% dan rata–rata nasional 26,32%.
“Penyaluran DAK Fisik terealisasi sebesar Rp16,34 miliar atau 1,03%. Realisasi tersebut terjadi hanya di Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Pemda lainnya sedang dalam proses penyelesaian dokumen pelaksanaan DAK Fisik TAYL (Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output) serta proses penginputan Kontrak,” jelas Sudarmanto. (R/L..).