 |
LOTIM, BL - Program pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri dengan skema zero cost atau tanpa biaya, dipastikan belum banyak diketahui oleh publik.
Itu terlihat saat Anggota DPRD NTB dapil Lombok Timur (Lotim) Selatan, H. Bohari Muslim melakukan kegiatan reses ke-18 titik di daerah pemilihannya.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTB itu, mengatakan, bahwa hampir masyarakat mengadukan banyaknya praktik percaloan yang dilakukan oknum pekerja lapangan (PL) perusahaan penyalur tenaga kerja tujuan Malaysia yang masih membebankan biaya pada calon PMI.
"Dari pengakuan masyarakat biaya yang dibebankan oknum PL itu, sangat bervariasi. Mulai biaya medical chek up, pengurus dokumen imigrasi hingga biaya lainnya," ujar Bohari pada wartawan di sela-sela kegiatan resesnya di Dusun Ume Jaya, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (22/2) kemarin.
Menurut Anggota Komisi V DPRD NTB bidang Pendidikan, Kesra dan Ketenagakerjaan itu, program zero cost sebagai tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah pusat yang telah mencabut moratorium pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, menyusul seiring dipenuhinya permintaan Pemerintah Indonesia itu, justru tidak berjalan baik di lapangan.
"Saat saya jelaskan bahwa pemberangkatan PMI ke Malaysia tanpa dipungut biaya apapun. Banyak warga di 18 titik yang saya kunjungi, justru banyak yang tidak percaya. Ini karena mereka sudah banyak yang tertipu oleh permainan oknum PL yang masih melakukan pungutan pada calon PMI di wilayah pelosok dusun hingga perkampungan," jelas Bohari.
Ia menegaskan, masih adanya praktik penguatan liar (Pungli) pada calon PMI ke negara tujuan Malaysia, dipicu lemahnya sosialisasi yang dilakukan OPD terkait, mulai tingkap pusat, provinsi hingga Pemda kabupaten/kota.
Hanya saja, lanjut Bohari, dirinya dapat menyadari terkait belum optimalnya sosialisasi masif tersebut. Mulai, aturan hingga hak-hak para pekerja. Akibatnya, iming-iming para calo PMI kian merajalela
Hal ini, lantaran biaya yang dialokasikan pada OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dari TAPD melalui APBD sangat minim.
"Jadi anggaran yang minim dan menyedihkan OPD terkait terima selama ini, menjadi penyebab sosialisasi secara masif sangat sulit dilakukan secara optimal," tegas dia.
*Kedepankan Edukasi
 |
Bohari mendaku, pihaknya sengaja memokuskan kegiatan reses masa sidang I tahun dinas 2023, dengan waktu pelaksanaan sejak tanggal 15-23 Februari 2023, lebih pada edukasi pada masyarakat.
Hal ini sejalan dengan tupoksinya di Komisi V DPRD NTB yang fokus pad bidang pendidikan, kesehatan hingga ketenagakerjaan..
"Alhamdulillah dari setiap reses yang saya lakukan. Animo masyarakat sangat tinggi, jika diratakan antara 100-250 orang setiap kali pertemuan di setiap titiknya. Akibatnya, saya sampai kelolosan melebihi dari angka yang seharusnya, yakni 14 titik menjadi 18 titik dalam reses kali ini," jelas Bohari.
*Manfaat Magang ke Jepang
 |
| FOTO. H. Bohari Muslim saat menyapa warga Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lotim. |
Kendati melebihi ketentuan yakni, 18 titik dari seharusnya 14 titik yang harus dikunjungi. Namun Bohari justru merasa puas. Pasalnya, sejumlah program unggulan Pemprov dapat disampaikan pihaknya pada masyarakat sesuai tupoksinya.
"Termasuk, saya juga menyolisasikan terkait program magang ke Jepang yang lebih efektif dan baik pada masyarakat di Pulau Lombok. Ini karena pengiriman warga NTB ke Jepang, justru bukan hanya soal uang semata yang diperoleh. Namun kehidupan keseharian terkait etos kerja, budaya Jepang yang bisa kita petik saat berada di negara Sakura itu," jelas Bohari.
Ia memastikan, sangat mendukung warga NTB, utamanya warga Pulau Lombok untuk bisa berangkat magang ke negara Jepang.
Pasalnya, akan banyak keuntungan yang terjadi. Utamanya, bagi nama daerah. "Kalau ke Jepang itu, kuliahnya lima bulan, KKN nya itu bisa lima tahun. Artinya, taraf kehidupan dan pemikiran warga NTB yang mengeyam lulusan magang Jepang sangat jauh bila sudah balik ke daerah asalnya," papar Bohari.
Sebagai alumni magang Jepang. Ia juga membagi pengalamannya pada masyarakat yang hadir di setiap reses yang dilakukannya.
"Umumnya para bos perusahaan Jepang sangat sayang dengan tenaga kerja asal Indonesia, utamanya.dari Provinsi NTB. Ini karena skill dan kerajinan yang warga NTB miliki, sangat berbeda jauh dengan negara lainnya di luar Indonesia. Maka kenapa saya sarankan bagi yang masih usia muda untuk belajar magang ke Jepang. Itu karena ilmu yang diperoleh, sangat banyak. Apalagi, para pemilik perusahaan Jepang sangat perhatian pada para pekerjanya selama ini," papar Bohari.
Oleh karena itu, lantaran banyaknya permintaan perusahaan Jepang ke NTB, maka Bohari sudah menitipkan dana melalui pokok aspirasi alias Pokir ke Disnakertrans NTB senilai Rp 150 juta dalam APBD kali ini, untuk membantu biaya biaya pelatihan untuk mengasah skill mereka. Termasuk, kursus singkat bahasa Jepang selama masa pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnakertrans setempat berkerja sama dengan pemerintah Jepang di aula Disnakertrans NTB.
"Di situ juga, kita bantu membuat lembaga pelatihan kerja (LPK) yang berisi relawan dan para alumni Magang Jepang yang sudah sukses untuk menjadi instruktur berbahasa Jepang hingga skillnya sebelum diberangkatkan. Intinya, pemerintah Jepang sekarang juga memperbolehkan para peserta magang yang sudah ditempatkan ke Jepang untuk bisa berkuliah secara online dalam rangka mengejar prestasi akademik, berupa lulus S-1 atau sarjana," tandas Bohari Muslim. (R/L..).