 |
MATARAM, BL -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin mengusulkan agar separo anggaran yang dialokasikan kepada masing-masing kementerian dipotong separo dan sebagai gantinya dialokasikan kepada perbaikan SDM dan pendidikan nasional.
Wakil Ketua DPR RI itu, menilai dengan cara itu maka Indonesia akan siap menyambut bonus demografi yang diprediksi terjadi pada 2030-2040. Artinya, pada kurun waktu tersebut kondisi masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif atau usia 15-64 tahun dibandingkan usia non produktif.
"Tidak ada cara lain 14 tahun ini harus dibangun satu tekad bahwa anggaran itu harus dibuang kepada investasi SDM," ujar dia, saat menghadiri Silaturahmi Kebangsaan Bersama Kader dan Alumni PMII NTB di Gelanggang Pemuda, Kota Mataram, Rabu (1/2).
Gus Muhaimin selanjutnya menyinggung pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas yang sempat menyebut anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun di Indonesia habis hanya untuk rapat dan studi banding.
"Ini harus diakhiri dengan cara memangkas semua anggaran kementerian, separo anggaran kementerian dibuang ke pendidikan dan SDM. Oh, dahsyat baru 7 tahun nanti kita panen, 14 tahun lah puncaknya SDM kita bisa unggul bukan hanya Asia tapi dunia," kata dia.
Diketahui, Pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan sebagian dana tersebut tak tepat sasaran. Bahkan kadang hanya dihabiskan untuk urusan rapat saja.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bahkan tampak kesal mengetahui hal ini. Ia menyebutkan bahwa anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.
Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.
"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," ujarnya saat Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1) lalu.
Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong kementerian dan lembaga terkait melalukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.
"Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," ucap Menteri Anas. (R/L..).