 |
| FOTO. Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan ke wartawan usai mengisi Mimbar Kebangsaan di Unram. |
MATARAM, BL - Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin, mengatakan, wacananya untuk menghapus jabatan gubernur di Indonesia, memiliki sejumlah alasan.
Wakil Ketua DPR RI itu, mengaku bahwa jabatan gubernur dalam sistem pemerintahan tak terlalu fungsional. Hal itu menyusul, bahwa pemilihan gubernur terlalu melelahkan dalam pelaksanaanya.
"Maka, sebaiknya dalam pemilihan langsung hanya ada pemilihan presiden, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota. Jadi enggak perlu lagi ada Pilkada Gubernur kedepannya," ujar Gus Muhaimin menjawab wartawan usai mengisi Mimbar Kebangsaan di Universitas Mataram (Unram) bertajuk Road Map dan Konstruksi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung Senat, Lantai III Unram di Kota Mataram, Selasa (31/1).
Menurut dia, pihaknya melalui Fraksi PKB DPR RI sudah mengusulkan pemilihan langsung hanya Pilpres, Pilbup dan Pilwalkot.
Di mana, Pilkada Gubernur dianggap juga melelahkan. Terlebih, kompetisi Pilkada di Indonesia ini, selalu tiada henti.
"Kelihatannya damai, tetapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan. Di situ, Fraksi PKB sudah mengusulkan, nanti gubernur pun enggak ada suatu hari karena enggak terlalu fungsional di dalam jejaring pemerintahan, banyak sekali evaluasi," kata Gus Muhaimin
Ia mendaku, bahwa fungsi gubernur minim yakni hanya sebagai sarana penyambung antara pusat dan daerah, fungsi gubernur. Sehingga, pada tahap pertama pemilihan kepala daerah (pilkada) dia ingin pemilihan gubernur ditiadakan.
"Fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama, jadi Pilkada tidak ada (pemilihan) gubernur, jadi hanya (pemilihan kepala daerah) kabupaten/kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi atau jabatan gubernur, jadi tidak ada lagi," jelas Gus Muhaimin.
Menurut dia, keberadaan Gubernur dalam sistem pemerintahan tidak efektif. Sementara itu, anggaran yang diperlukan juga relatif besar.
"Iya itu nanti tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," ungkap Gus Muhaimin.
Ia memastikan, PKB akan memperjuangkan gagasan untuk menghapus jabatan gubernur di pemilihan langsung.
Mengingat, fungsi koordinasi yang Gubernur miliki dengan bupati dan wali kota juga tidak berjalan dengan baik.
"Baiknya, enggak usah dipilih langsung kalau yang seorang Gubernur. Ini karena, kumpulkan bupati dan Wali Kota saja juga sulit. Maka kalau saya usulkan cukup saja ditunjuk langsung oleh pemrintah pusat, dengan jabatannya setara dengan Dirjen," papar dia.
Lebih lanjut, Gus Muhaimin menambahkan, bahwa usulan terkait penghapusan jabatan gubernur itu tengah didiskusikan partainya dengan para ahli. Mengingat, usulan ini dirasa agak revolusioner.
"Iya kita lagi mematangkan ini dengan para ahli ya. Tapi kita yakin itu akan kita perjuangkan. Kami ingin, duit yang besar untuk gubernur sebaiknya dialihkan saja untuk pengembangan dan peningkatan SDM bangsa," tandas dia. (R/L..).