 |
| FOTO. Pengerjaan proyek DAK di SMKN 1 Janapria, Lombok Tengah yang kini tengah berjalan dan sudah memiliki progres yang baik |
MATARAM, BL – Pengerjaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB 2022, bisa dikerjakan meskipun telah lewat tahun anggaran.
Hal itu dipastikan setelah melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Inspektorat NTB, BPKAD NTB, Biro PJB, Biro AP dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Rakor tersebut, dilaksanakan di Kantor Dikbud NTB, Kamis (29/12).
‘’Alhamdulillah, setelah kita melakukan Rakor dengan Inspektorat NTB, BPKAD, Biro PBj, Biro AP dan Kejaksaan Tinggi NTB kita mendapatkan kesimpulan bahwa pengerjaan DAK Fisik tahun 2022 dengan sistem swakelola tipe 1 bisa melawati tahun anggaran,’’ ujar Kadis Dikbud NTB, H. Aidy Furqan, Senin (2/1)
Dikatakan lebih lanjut, peraturan yang membolehkan terkait dengan itu di antaranya, merujuk pada BAB III Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 189/PMK.05/2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun 2022 Dapat Dilanjutkan pada Tahun 2023.
Hal itu juga ditegaskan pada Pasal 56 pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 8 Tahun 2018 yang disempurnakan lagi pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 3 Tahun 2021 tentang Swakelola.
Menurutnya, dalam rapat tersebut sejumlah bidang melaporkan progres fisik masing masing yang secara rata-rata sudah di atas 85%. Bidang SMK misalnya mencatat 50% bangunan fisik SMK telah selesai tahun 2022, dan 50% lagi molor ke tahun 2023 tapi tinggal 15% pekerjaan saja. Demikian halnya dengan Bidang SMA dan PK memperkirakan maksimal selesai 50 hari ke depan.
*Intensitas Hujan Tinggi Jadi Kendala
 |
| FOTO. Rapat koordinasi antara jajaran Dikbud, BPKAD, Kejati dan stake holder terkait menyikapi proyek DAK Dikbud tahun 2022. |
Di tempat yang sama Kepala Bidang Pembinaan SMK Dikbud NTB, M. Khairul Ihwan menambahkan ada beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan di antaranya, pelaksanaan fisik dimulai ketika musim hujan yang memang tahun ini intensitas hujan lebih tinggi.
‘’Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima laporan total hujan keseluruhan tercatat sampai 15 hari kerja,’’ katanya.
Selain itu, dalam swakelola tipe 1 adalah sistem partisipasi sehingga pekerja lokal belum berpengalaman pada bangunan komplek dan rumit sehingga mempengaruhi kecepatan dan kehati-hatian. Misalnya pembangunan bengkel SMK yang menggunakan konstruksi baja wf dan bangunan bertingkat yang memerlukan waktu.
Untuk diketahui, bahwa swakelola tipe 1 sangat tergantung dari ketersedian suplai bahan dari toko sehingga beberapa material yang sesuai spesifikasi waktu itu langka di NTB, misalnya bahan konstruksi atap bengkel SMK yang menggunakan pipa hitam 3 inch tebal 3,2 mm ternyata harus menunggu dari Surabaya sampai 2 minggu tidak bisa kerja.
Kemudian sistem ini baru pertama kali diterapkan di Dikbud NTB sehingga seluruh penyiapan perangkat administrasi, rapat -rapat antar OPD dan pola aliran berkas dan pembayaran dari sekolah sampai menjadi SP2D yang dikeluarkan BPKAD menjadi pembahasan yang alot waktu itu agar akuntabel dan transparan.
‘’Sistem yang baru ternyata berimbas kepada pola kerja pelaksanaan yang memerlukan kehati-hatian tinggi sehingga semua pihak menjadi belajar, teliti, berusaha memberikan layanan yang terbuka dan akibatnya menjadi lebih lambat,’’ ujarnya.
Oleh karena itu, terlepas dari berbagai kendala yang di hadapi, Dikbud NTB optimis pekerjaan cukup puas dengan output yang sudah selesai. Ruang Kelas Baru yang terbangun sangat bagus dengan kualitas yang jauh lebih baik dengan pola sistem sebelumnya.
Hal ini karena semua pihak ikut mengawasi secara berjenjang dan pembayarannya pun dilakukan secara berjenjang. Ruang kelas baru misalnya dapat terbangun dengan konstruksi C8.1 yang dulunya C 7.5. kusen yang dulunya kayu kini sudah pakai aluminium, plafon yang dulunya kalsiboard kini pakai Plafon PVC.
Sampai lantai pun sudah ada sekolah yang menggunakan granit. Bengkel praktek SMK pun tampak lebih tinggi dan kokoh dengan konstruksi bajanya agar sirkulasi udara saat praktek lebih baik.
Untuk itu, Dikbud NTB mempersilahkan pemerhati DAK untuk ikut turut mengawasi, datang ke sekolah melihat sendiri bangunan yang terbangun dan membandingkan bangunan yang terbangun dengan pola pembangunan sebelumnya.
‘’Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan pemerhati untuk bersama-sama mengawasi bangunan yang berkualitas ini,’’ tandas Ihwan. (R/L..).