 |
| FOTO. Ketua Bawaslu Mataram Muhamad Yusril (kiri) didampingi komisioner Bawaslu setempat, Ruslan (kanan) saat membuka Rapat Konsolidasi Evaluasi Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. |
MATARAM, BL - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram, Muhammad Yusril meminta jajaran Panwas di enam kecamatan di wilayah setempat untuk membangun kekompakan, soliditas, harmonisasi, dan sinergitas dengan sekretariat, serta mitra kerja lainnya.
Sebab, soliditas itu menjadi tolak ukur dalam rangka berkerja mengawasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres tahu. 2024 mendatang.
"Saya minta kita bekerja tidak saling mencurigai. Bangunlah, rasa saling percaya antar ketua dan anggota Panwas, termasuk dengan sekretariat. Di situ yang junior harus menghormati yang senior, begitupun sebaliknya. Pokoknya internal itu, enggak boleh kepecah," ujar Yusril saat membuka Rapat Konsolidasi Evaluasi Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Hotel Lombok Plaza, Senin (12/12).
Menurut dia, tahapan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, justru merupakan tahap awal dari berbagai rangkaian panjang tahapan pemilu hingga puncaknya pada pencoblosan kertas suara pemilu pada 14 Februari 2024.
Karena itu, jalan panjang yang masih harus dilalui itu membutuhkan tim kerja yang solid dan suasana kerja yang nyaman.
"Bila perlu, hal-hal yang sensitif. Salah satunya, masalah anggaran untuk alokasi Panwascam agar dibuka secara internal dengan sekretariatnya masing-masing. Insya Allah, kalau kerja kita terbuka, dan bekerja sesuai dengan aturan dan kewenangan, maka pemilu yang berintegritas akan bisa terwujud dengan baik," kata Yusril menjelaskan.
Dalam kesempatan itu. Ia tak lupa meminta jajaran Panwas di wilayah Kota Mataram, agar terus mempelajari dengan seksama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan seluruh peraturan turunannya.
Tak hanya itu, Yusril, mengucapkan terima kasih atas kerja pengawalan dan pengawasan selama verifikasi faktual (Verfak) perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik (parpol) tingkat Kota Mataram sejak tanggal 24 November hingga 7 Desember 2022.
"Alhamdulillah, hari ini adalah kita rapat dalam rangka evaluasi perbaikan faktual. Dan saya berterimakasih pada jajaran pengawas yang sudah bekerja dengan maraton, mulai pagi, sore hingga malam hari. Memang, banyak dinamika di lapangan yang kita hadapi. Tapi jadikan kerja itu, sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Allah SWT,” papar Yusril.
Yusril mendaku, hal itu bertujuan untuk menghindari terjadinya multitafsir terhadap aturan guna menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.
"Termasuk, kita berkantor di kantor Camat, jangan dianggap Panwas itu adalah bawahan. Ingat posisi Panwascam itu, adalah setara dengan Camat. Nah, kalau kedudukan kantor Panwascam di kecamatan, itu adalah kewajiban fasilitas pemerintah dalam menyiapkan penyelenggaran pemilu sesuai perintah UU," jelas dia
Senada dengan Yusril. Anggota Bawaslu Mataram, Ruslan meminta jajaran Panwascam agar juga tetap mengedepankan sikap sabar dan rendah diri.
Menurut dia, dalam rapat pleno Verfak perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik (parpol) tingkat Kota Mataram yang dilakukan KPU dan dihadiri Bawaslu baru-baru ini, sempat ruang untuk memberikan catatan dan temuan lapangan hanya diberikan waktu setelah palu diketok oleh Ketua KPU setempat.
Namun, pihaknya tidak mempersoalkan hal itu. "Memang etisnya itu, Bawaslu biasanya diberikan ruang memaparkan dulu hasil temuan setiap kecamatan, baru diketok palunya. Tapi ya, sudah itu jadi pelajaran kita bersama untuk membuat KPU Mataram berbenah dalam bekerja terkait penghormatan pada sesama institusi penyelenggara pemilu," jelas Ruslan.
Ia berharap pada rapat evaluasi ini, agar semua panwas mengisi form yang sudah ada untuk dilakukan perbaikan sebelum pleno nasional yang digelar KPU Pusat pada 14 Desember.
"Jadi semua catatan yang ada, agar dilengkapi sesuai form yang ada. Ini untuk jaga-jaga agar tertib administrasi sebelum rapat pleno penetapan parpol pemilu tingkat nasional. Sebab, ada ruang di aturan bahwa apabila calon peserta pemilu tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024, maka mereka diperkenankan mengajukan keberatan pada Bawaslu," tandas Ruslan. (R/L..).