 |
| FOTO. Komisioner KPU NTB Agus Hilman (dua kanan) bersama Ketua KPU NTB Suhardi Sound saat menghadiri diskusi Kopi Senja yang juga dihadiri Lalu Aksar Anshori dan Dr Agus sebagai narasumbernya. |
MATARAM, BL - Minat masyarakat Provinsi NTB untuk berpartisipasi dalam kepanitiaan Pemilu 2024 tampak antusias. Itu terlihat dalam jumlah pendaftar calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Tercatat, jumlah pendaftar mencapai 3.700 orang . Padahal, kuota PPK yang direkrut untuk wilayah NTB angkanya mencapai sebanyak 585 orang. Selain itu, verifikasi administrasi terhadap berkas pendaftaran, yang diupload oleh pendaftar melalu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc SIAKBA
"Nantinya, 585 orang PPK itu, akan bertugas di 117 kecamatan di NTB," ujar Komisioner KPU Provinsi NTB, Agus Hilman saat menjadi narasumber pada Diskusi Publik bertajuk Kopi Senja yang dihelat KPU NTB, Jumat Petang (16/12).
Ia mengatakan, para calon komisioner PPK itu akan dilantik pada tanggal 5 Januari tahun 2023. Di mana, pendaftaran juga melalui aplikasi Badan Adhoc SIAKBA
Sejauh ini, kendati ratusan PPK dinyatakan lolos dari pelamar mencapai ribuan orang itu. Justru, proses rekrutmen PPK berjalan lancar, serta tidak ada gejolak.
"Secara umum, perekrutan PPK kita berjalan aman dan lancar. Memang, ada laporan 1-2 dari Bawaslu. Yakni, larangan Anggota PPK dari timses. Tapi, itu enggak krusial karena bisa kita beri jawaban yang baik pada jajaran Bawaslu," kata Agus.
Ia berharap saat perekrutan PPS yang tidak berlangsung lama, juga akan berjalan sukses serupa dengan perekrutan tenaga PPK.
"Mohon doa kawan-kawan, semoga perekrutan PPS juga bisa berjalan baik kedepannya," ucap Agus Hilman.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Negri (UIN) Mataram Dr Agus, mengatakan, lantaran mayoritas PPK yang lulus dalam perekrutan kali ini, didominasi kalangan milenial, tentunya hal itu perlu menjadi perhatian serius oleh pihak KPU Provinsi NTB.
Pasalnya, dengan minimnya pengalaman, maka KPU NTB harus memperbanyak bimbingan teknis (Bintek) yang sifatnya teknis dan praktis. Tak hanya itu, internalisasi cara kerja dan budaya KPU juga harus lebih di kongkritkan.
Sebab, institusi KPU memiliki kekhasan nilai dibandingkan instusi lainnya. Yakni, integritas, dan kapabilitas.
"Jadi, karena mereka baru, maka belum akrab dengan kerja pemilu. Jadi, tugas berat jajaran KPU untuk mentransferkan ilmunya. Disitu penting penanaman integritas agar bisa menjadi sebuah gaya hidup PPK, dan PPS. Ini karena kebutuhan mendasar seorang badan Adhock," ujar Agus.
Hal lainnya, lanjut dia, adalah pengenalan kualifikasi managerial kepemimpinan. "Jadi, dengan membangun dengan stakeholder, dan mengendalikan internal harus banyak ditanamkan. Inilah tugas yang saya kira perlu difikirkan oleh jajaran KPU Provinsi NTB," kata Agus.
Senada Agus, Mantan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshori juga menyarankan agar KPU Provinsi NTB perlu membuat modul kerja bagi para PPK hingga PPS. Sebab, mayoritas PPK kali ini, didominasi wajah baru.
"Maka, mereka harus lebih banyak diberikan bimbingan bak Ayah dan anaknya. Bila perlu lebih intensif lagi untuk perlu menyapa lewat digital melalui zoom meeting. Ini bisa jadi kekuatan komunitas pemilu kedepannya," tandas Aksar. (R/L..).