 |
MATARAM, BL - DPRD Provinsi NTB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov bersepakat pendapatan dalam APBD Murni tahun anggaran 2023, ditargetkan mencapai Rp 5,964 triliun lebih.
Jumlah itu mengalami peningkatan mencapai Rp 309 miliar lebih bila dibandingkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2022 yang mencapai Rp 5,655 triliun lebih.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan, bahwa target pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp Rp.2,985 Triliun lebih atau naik sekitar Rp Rp.250 miliar lebih.
Karena itu, jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2022, sebesar Rp 2,735 Triliun lebih, maka ada kenaikan pendapatan sekitar 9,15 persen.
"Kenaikan itu terjadi pada pos pendapatan pajak daerah sebesar 15,04 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 11, 46 persen," kata Hadrian saat membacakan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 dalam sidang paripurna DPRD NTB, Senin (28/11).
Menurut Politisi PKB itu, pendapatan transfer senilai Rp 2,978 Triliun lebih dalam APBD tahun 2023, dipastikan naik sekitar Rp 88,72 miliar lebih atau 3,07 persen dari pendapatan transfer di APBD Perubahan tahun 2022 senilai Rp 2,890 triliun lebih.
Sedangkan, lain-lain pendapatan yang sah angkanya sebesar Rp 892 juta lebih. "Jumlah itu mengalami penurunan sebesar Rp 29 miliar lebih atau 97,04 persen dari APBD Perubahan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 30 miliar lebih," ujar Hadrian.
Ia mendaku, pada posisi belanja daerah di APBD murni tahun 2023, ditargetkan sebesar Rp 5.991 triliun lebih. Jumlah itu menurun Rp 309 miliar lebih atau 4,92 persen dari belanja pada APBD Perubahan tahun anggaran sebesar Rp 6,301 triliun lebih.
Jumlah belanja itu, dari belanja operasi sebesar Rp 4,359 miliar lebih. Selanjutnya, belanja modal sebesar Rp.567 miliar lebih.
"Dan belanja tidak terduga sebesar Rp 54 miliar lebih dan belanja transfer sebesar Rp 1,009 Triliun lebih, maka ada defisit Rp 27 miliar," tegas Hadrian.
Ia mengatakan, pembiayaan daerah terdiri penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 50 miliar. Jumlah itu turun Rp 596 miliar lebih, atau sekitar 92,27 persen bila dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2022 yang berjumlah Rp 646 miliar lebih.
Sedangkan, pengeluaran pembiayaan daerah mencapai Rp 23 miliar lebih. Jumlah itu, naik 100 pesen dari pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2022, mencapai nol rupiah.
Selanjutnya, pembiayaan netto pada APBD Murni tahun anggaran 2023 sebesar Rp 27 miliar . "Jumlah ini turun sebesar 95,82 persen dari pembiayaan netto pada APBD Perubahan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 646 miliar lebih," ucap Hadrian.
Dalam kesempatan itu. Pihaknya mengapresiasi sikap optimisme Pemprov dalam menentukan target pendapatan daerah, utamanya dari komponen pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam RAPBD tahun 2023 sebesar Rp 2, 985 Triliun lebih. Di mana, jumlah ini meningkat sebesar Rp 250 miliar lebih bila dibandingkan dengan APBD Perubahan 2022 sebesar Rp 2,735 triliun lebih.
Hal ini artinya, tumbuh sebesar 9,15 persen. Hanya saja, optimisme tersebut harus dibarengi dengan kegigihan dan strategi yang cermat dalam pelaksanaan program pencapain target di PAD tersebut.
"Ini penting, mengingat tahun 2023 diprediksi akan terjadi resesi. Maka, kami mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema antisipatif atau skenario mitigasi resiko atau dampak dari resesi/pelambatan ekonomi pelambatan ekonomi yang kemungkinan berdampak pada realisasi pendapatan daerah tahun 2023," jelas Hadrian.
Tak hanya itu. Banggar juga mendorong pemerintah daerah memaksimalkan kinerja seluruh perangkat daerah yang menjadi ujung tombak pendapatan daerah. Utamanya, peran dan fungsi UPTD daerah wisata unggulan, yakni tiga Gili (Gili Trawangan, Meno dan Air) , sebagai institusi baru yang khusus mengelola potensi pendapatan dari aset Provinsi di tiga Gili.
"Tentu, kita berharap target PAD yang cenderung optimistis di tahun 2023, dapat terealisasi sehingga akan dapat memperbaiki derajat kemandirian fiskal provinsi NTB," ungkap Hadrian.
Terkait dengan belanja daerah. Menurut dia, pihaknya mengatasi terhadap belanja pegawai pada RAPBD Provinsi tahun 2023 yang dialokasikan sebesar Rp 2,115 triliun.
Jumlah itu, lanjut Hadrian, meningkat Rp 302 miliar lebih bila dibandingkan dengan APBD Perubahan 2022, yakni sebesar Rp 1,813 triliun, atau meningkat sebesar 6.53 persen.
"Jadi, rasio belanja pegawai dibandingkan total belanja daerah pada APBD tahun 2023 sebesar 35,30 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan rasio belanja pegawai di APBD Perubahan 2022 sebesar 28, 77 persen. Ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengendalikan jumlah pegawai mengingat ketentuan yang diamanatkan dalam UU Nomor 1 tahun 2022," papar dia.
Ia menambahkan, Pemprov harus mulai memikirkan adanya program yang berpihak pada UMKM. Selain itu, adanya pelatihan terhadap ketrampilan ekonomi kerakyatan dan pengembangan produk lokal berbasis daerah.
"Maka, kita minta agar bank milik daerah bisa mempermudah akses permodalan pada UMKM di semua wilayah di NTB," tandas Lalu Hadrian Irfani.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang mewakili Gubernur Zulkieflimansyah, mengaku pihaknya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran OPD lingkup Pemprov NTB yang telah memberikan telaah secara komprehensif dalam proses perbaikan dan penyempurnaan Raperda dalam proses perbaikan dan penyempurnaan Ranperda tentang APBD Provinsi tahun anggaran 2023.
"Berbagai kritik dan saran fraksi-fraksi yang ada di DPRD NTB dalam penyusunan APBD, merupakan masukan yang berarti bagi kami sebagai acuan yang dapat kami gunakan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pada APBD secara khusus dan tata kelola keuangan daerah pada umumnya," ungkap Wagub.
Ia mendaku, bahwa perjalanan panjang dalam proses pembahasan Ranperda yang tentu telah menimbulkan banyak perdebatan akibat dari perbedaan pendapat dan pandangan.
Namun, dapat diselaraskan dengan menyamakan pemahaman, sehingga tercapai titik sepakat antara kedua belah.
"Tingginya, komitmen dan kesamaan sikap antara eksekutif dan legislatif yang telah dibangun dengan baik selama pembahasan Ranperda telah dibangun dengan baik selama pembahasan Ranperda ini merupakan sesuatu yang sangat berharga sebagai kekuatan modal dasar kita dalam membangun daerah menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang," kata Rohmi.
Terkait tahun 2023. Menurut Wagub, merupakan tahun terakhir rangkaian RPJMD Provinsi NTB. Di mana, visi mewujudkan NTB Gemilang sebagai refleksi dari pemaknaan selama empat tahun terakhir, Pemprov sudah bekerja dengan optimal demi meningkatkan kesejahteraan di NTB.
"Alhamdulillah, masyarakat NTB telah mampu bangkit dan lebih kuat setelah melewati rangkaian cobaan gempa bumi, Covid-19, PMK, kemudian inflasi yang baru saja menerpa. Jadi, segala pencapaian dan prestasi yang telah kita raih tidak lepas dari perjuangan dan keringat mereka yang mencintai tanah Rinjani dan Tambora ini," tandas Wagub Rohmi. (R/L..).