 |
MATARAM, BL- Ratusan masyarakat warga Perumahan Panorama Alam, Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, membanjiri reses Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah, Sabtu Malam (12/11).
Reses yang digelar Sekretaris DPC Gerindra Lobar itu, menghadirkan salah satu tokoh masyarakat di dapil Kecamatan Gunungsari-Batulayar, Ustad Sukri. Sukri adalah mantan Kepala Desa Jatisela.
Sejumlah aspirasi dan usulan dari masyarakat yakni, perbaikan jalan lingkungan, gapura, masjid disampaikan warga.
Selain itu, kebijakan pelayanan yang kini diterapkan hanya untuk yang ber-KTP Desa Sesela oleh pemerintah desa setempat juga dikeluhkan warga Perumahan Panorama Alam.
Ketua RT 07 Perumahan Panorama Alam, Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Hadi Gunawan Sakti, mengatakan, bahwa kebijakan pelayanan pada warga yang hanya diperioritaskan bagi yang memiliki KTP Desa Sesela, hampir menjadi sorotan semua warga perumahan yang ada di desa setempat.
Sebab, hal itu dirasa sangat memberatkan. Pasalnya, warga yang menggunakan keterangan domisili, dan belum mengurus KTP sejauh ini, lebih pada mereka adalah kalangan PNS, pegawai perbankan, kejaksaan, pegawai swasta, TNI/Polri yang rentan dipindah tugaskan.
"Biasanya mereka mengambil rumah adalah lebih fasilitas kantornya. Ketimbang di rumah kontrakan atau mess kantor, biasanya warga yang memiliki profesi ASN, TNI/Polri, pegawai perbankan, swasta hingga kejaksaan akan memilih tinggal di perumahan alias BTN. Ini yang seyogyanya juga harus dipahami," ujar Hadi.
 |
| FOTO. Ketua DPRD Lobar saat bersama warga Perumahan Panorama Alam Sesela |
Senada Sakti. Warga Perumahan Panorama Alam lainnya, Khaeruman juga mengungkapkan hal serupa. Hanya saja, ia mendaku bahwa belum berpindahnya KTP warga menjadi KTP Sesela, lebih pada tinggal warga yang relatif satu provinsi yakni, Lombok Tengah, KLU, Kota Mataram, dan Lombok Timur
"Karena masih satu pulau dan enggak jauh, maka ini yang semestinya juga harus dipahami oleh pemerintah desa Sesela. Kalau dulu, masih ada kelenturan namun sejak empat bulan terakhir, terkesan kebijakan pelayanan hanya KTP Sesela yang diperioritaskan, ini yang kami sangat sayangkan. Apalagi, aparat dusun juga terkesan tidak pernah melakukan sosialisasi secara masif pada warga perumahan," jelas dia.
Salah satu tenaga pendidik di Undikma itu, mengaku bahwa, ia mengetahui pemberlakuan serentak itu, justru dari salah seorang warga setempat yang kebetulan adalah pengemudi ojol yang pindah bertugas dari Pulau Jawa ke Lombok, lantaran mengikuti istri yang tugas.
"Nah di saat warga itu meminta keterangan domisili karena untuk pengurusan keterangan pembaharuan di aplikasi untuk pengurusan dokumen di perbankan ke kantor desa, ia terkesan dipersulit," ucap Khaeruman.
Oleh karena itu, ia berharap pada Ketua DPRD Lobar agar persoalan hampir semua warga di perumahan di wilayah Desa Sesela untuk bisa dibantu mencarikan solusi untuk kebaikan bersama.
Sebab, ia khawatir, manakala hal ini berlaku juga saat kematian warga yang tidak ber-KTP Sesela lantas dilarang untuk dimakamkan bakal menjadi persoalan tersendiri.
"Termasuk bagaimana soal keengganan pihak pengembang yang belum menyerahkan seluruh aset, berupa Fasilitas Umum (Fatsum) ke Pemkab Lobar. Ini juga akan menjadi masalah bagi warga yang ingin jalan lingkungan diperbaiki melalui dana APBD juga bakal kesulitan memperoleh hal itu," papar Khaeruman.
Baik Ketua RT 07 hingga Khaeruman serta ratusan warga yang hadir dalam pertemuan reses itu, memuji kiprah Ketua DPRD Lobar yang berani terjun langsung menyapa warga perumahan yang selama ini sangat jarang didatangi oleh para wakil rakyat di DPRD Lobar.
"Jangan salahkan kenapa selama ini tingkat partisipasi pemilih di TPS Perumahan di Dusan Dasan Utama, sangat minim. Ini karena warga kebingungan mau pilih figur siapa?. Tapi karena ibu Ketua Dewan yang pertama kali datang sepanjang sejarah perumahan ini berdiri, maka ini jadi kebanggaan kami semuanya. Insya Allah, kami akan siap bersama ibu Ketua kedepannya," jelas Hadi Sakti yang diamini semua warga yang hadir.
 |
| FOTO. Ketua RT 07 Perumahan Panorama Alam Sesela, Hadi Gunawan Sakti saat berdiskusi dengan Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah. |
Terkait hal itu. Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah memastikan jika semua aspirasi warga telah menjadi atensi khusus pihaknya.
Sebagai mantan Kepala Desa, ia memahami kondisi yang dialami warga tersebut. Hanya saja, tidak bisa seharusnya hal itu dilakukan diskriminasi pelayanan antara warga pendatang dan masyarakat asli.
"Saat saya jadi kepala desa, kami memahami warga yang berprofesi ASN, TNI/Polri, Kejaksaan, Perbankan hingga pegawai swasta, memang rentan dipindah tugaskan. Seharusnya, ini juga bisa dimaklumi tapi yang jelas akan saya bicarakan hal ini dengan Pak Kades Sesela. Ini karena hubungan saya juga baik dengan beliau selama ini," kata Hajjah Dayah, panggilan karibnya.
Ia memastikan, perbaikan fasilitas jalan lingkungan akan menjadi perioritas utamanya. Sebab, saat ini akan dilakukan pembahasan KUA/PPAS APBD Lobar 2023.
Hanya saja, untuk teknis pengerjaan akan dilakukan pada tahun depan.
"Jadi reses ini adalah upaya kita menghimpun apa yang menjadi keluhan warga untuk bisa dimasukan dalam program pokir DPRD Lobar. Untuk permintaan lainnya bertahap kita penuhi, ini karena banyak warga di daerah lainnya juga menginginkan hal serupa. Insya Allah untuk yang lainnya, kita penuhi secara bertahap di tahun-tahun berikutnya," tandas Nurhidayah. (R/L..)