 |
MATARAM, BL - Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Rachmat Hidayat, menegaskan, partainya berupaya konsisten dalam mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Untuk itu, ia meminta para pengurus PDIP di semua wilayah Provinsi NTB, agar tidak henti mengobarkan semangat Pancasila dalam kehidupan nyata dan keseharian
"Melalui sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini sudah jelas bahwa semangat Pancasila itu harus dikobarkan. Tafsir kita sudah jelas bahwa sesuai yang diungkapkan oleh Bung Karno bahwa, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berketuhanan, kemanusiaan, demokrasi kemufakatan, keadilan. Itulah semangat membumikan dan mengobarkan Pancasila," jelas Rachmat saat Sosialisasi empat pilar MPR, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal IKA di kantor DPD PDI Perjuangan NTB di jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Rabu (9/11).
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB itu, mendaku, bahwa ajaran yang ada dalam Pancasila bukan sekadar mewujudkan perdamaian di Indonesia tetapi juga di dunia.
Karena itu, untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang Pancasilais, semua kader PDIP harus memisahkan antara politik dan agama.
Pasalnya, perikemanusiaan dalam kerangka Pancasila, digali dari roh bumi Indonesia. Bahkan, ketuhanan, yang didalamnya mengatur kehidupan agama di Indonesia juga tumbuh subur yang harus dihormati hak para pemeluknya.
"Ingat di dunia itu enggak ada Pancasila. Pancasila itu hanya ada di bumi Indonesia, makanya kenapa NKRI harga mati dan Pancasila juga harga mati. Ini karena semua nilai kehidupan bernegara dan berkehidupan itu sudah diatur dengan detail dalam Pancasila. Jadi aneh, jika politik itu harus dicampur dengan agama," ujar Rachmat.
Menurut dia, gagasan Presiden Soekarno dalam rangka Pancasila yakni, menuju persatuan dunia. Dipastikan, bukan hanya mendirikan negara Indonesia. Namun ada kerangka perikemanusiaan.
Di mana, lanjut Rachmat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang manusiawi. "Jadi kalau ingin kita menjadi bangsa yang besar, tentunya semangat Pancasila harus terus dikobarkan sampai kapanpun. Termasuk, kader PDIP di semua wilayah NTB, wajib dan harus membumikan semangat Pancasila jika ingin menjadi partai pemenang pemilu 2024," jelas Rachmat.
Ia meminta para kader dan fungsionaris PDIP di semua wilayah NTB, mulai pengurus provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga ranting, dan anggota DPRD, agar tidak henti melawan siapapun pihak yang hendak membelokkan Pancasila.
"Siapapun pihak yang ingin membelokkan Pancasila, itu adalah lawan negara dan partai kita. Jadi, tugas kader partai dimanapun ia berada, harus dan wajib untuk melawan oknum yang hendak merongrong Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika," tegas Rachmat.
Sementara itu, terkait dengan kegiatan tersebut, Pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Budi Luhur Jakarta, Dr. Hakam Ali Niazi yang bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri, mengatakan, bahwa tugas para kader PDIP di semua wilayah NTB, harus membumikan Pancasila.
Sebab, jika program membumikan Pancasila bisa terus dilakukan. Utamanya, oleh para calon legislatif (Caleg) di semua wilayah NTB, maka target untuk meraih hattrick kemenangan di Pemilu 2024, dapat terwujud.
"Adanya sejumlah lembaga survei yang menempatkan partai kita sebagai pemenang pemilu harus diwujudkan dengan kerja nyata, seperti kata Pak Ketua DPD, kita harus terus bekerja dan bekerja bersama rakyat. Utamanya, bagaimana ajaran Bung Karno menyangkut Pancasila bisa bergelora hingga lingkungan, RT dan tempat tinggal kita masing-masing, mulai hari ini hingga saat waktu kontestasi Pemilu 2024," papar Hakam Ali Niazi.
*UUD 1945 Sudah 4 Kali Amandemen
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, mengatakan bahwa, UUD 1945 yang mengalami amandemen empat kali dinilai tidak berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Pasalnya ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antarpasal dan ayat dalam undang-undang tersebut.
"Jadi, kondisi ini menjadi pemicu, negara terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama," tegas dia.
Prof Gatot mencontohkan, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik, lalu pada ayat 2 Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
Namun berdasarkan sistem demokrasi hasil amandemen, kekuasaan eksekutif dan legislatif, menunjukkan representasi kekuasaan rakyat berhenti pada presiden, DPR dan DPD.
Di mana, lanjut dia, apabila sebelum amandemen MPR merupakan representasi kekuasaan dan kedaulatan, dengan hasil amandemen UUD tugas MPR hanya praktis melantik Presiden dan Wakil Presiden saja.
“Struktur kekuasaan negara yang ada saat ini, MPR itu ibarat macan ompong. Setelah tugasnya melantik, kemudian tidur selama lima tahun. Ini karena posisinya MPR setara dengan lembaga tinggi lainnya,” seloroh Prof Gatot.
Oleh karena itu, dibawah PDIP selaku partai yang konsisten sebagai anak rahim Bung Karno, ia berharap agar UUD 1945 yang sudah melalui perundingan panjang para pendiri bangsa agar bisa dikembalikan sesuai posisi awalnya.
"Semoga target PDIP untuk memenangi pemilu 2024, dapat terwujud. Dengan begitu pengembalian UUD 1945 yang murni dan konstituen sesuai yang dibuat para pendahulu bangsa dapat terwujud, kedepannya," tandas Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo. (R/L..).