 |
| FOTO. H. Achmad Puaddi (kiri) |
MATARAM, BL - Komisi IV DPRD NTB mendesak Pemprov bersama Pemkab KLU, agar fokus menangani warga terdampak banjir dan tanah longsor empat dusun di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang.
Pasalnya, insiden banjir pada Minggu sore (16/10) lalu, telah membuat akses warga setempat terisolir. Hal itu, menyusul Jalan Raya Malimbu 2 yang menghubungkan objek wisata Senggigi, Lombok Barat-Malimbu, Lombok Utara, yang menjadi akses utama warga, baru pada Senin (17/10) pagi sekitar pukul 09.00 WITA, mulai bisa dilalui.
"Jadi, dengan telah dibukanya akses jalan utama yang menghubungkan dua kabupaten itu, tentunya yang mendesak adalah penanganan korban. Mulai kebutuhan makanan, kesehatan, hingga air bersihnya," tegas Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Achmad Puaddi pada wartawan di kantor DPRD setempat, Senin (17/10).
Menurut Politisi Golkar itu, koordinasi antara Pemprov melalui BPBD setempat dengan Pemkab KLU harus terus dilakukan. Terlebih, jumlah warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor itu, angkanya sangat banyak. Yakni, mencapai sebanyak 1.080 warga di empat dusun di Desa Malaka.
"Keselamatan warga harus menjadi atensi super perioritas dalam kondisi kebencanaan saat ini. Maka, kami minta semua dana tanggap darurat yang sudah ada di rekening BPBD melalui dana siap pakai harus dikeluarkan untuk membantu kebutuhan keseharian warga," jelas Puaddi.
Ia memastikan, dengan curah hujan yang kini relatif tinggi di semua wilayah NTB, sudah seharusnya BPBD setempat harus juga melakukan koordinasi dengan BMKG.
Mengingat, lanjut dia, wilayah di KLU hingga Lobar bahkan di daerah lainnya di Provinsi NTB, sangat rentan untuk dilanda banjir dan longsor.
"Upaya mitigasi bencana jangan lagi dianggap sepele. Apalagi, topografi wilayah Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa, utamanya di wilayah perbukitan kini masuk katagori mengkhawatirkan," ujar Puaddi.
Menurut dia, pihaknya sudah sempat memberikan rekomendasi pada Dinas PUPR terkait rencana proyek pelebaran jalan di kawasan Pusuk KLU, agar memerhatikan tegakan perbukitan.
Hal itu, didasarkan bahwa jika wilayah itu diperbesar akses jalannya dengan memotong areal tebing perbukitan, tentunya hal itu sangat rawan akan terjadinya longsor apabila hujan dengan intensitas tinggi terjadi di daerah hulu kawasan hutan.
"Kalau dulu, memang Pulau Lombok itu sangat jarang sejarahnya untuk banjir dan longsor. Jadi, karena banyaknya daerah resapan air yang sudah berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman, villa hingga pembangunan hotel. Serta, penambahan akses jalan juga menjadi salah satu pemicu, air hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu tidak ada yang bisa menahannya. Sikap ini yang kita sayangkan," papar Puaddi.
Oleh karena itu, ia menyarankan pada Pemprov untuk lebih tegas memberikan teguran pada Pemda kabupaten/kota di NTB, agar mulai melakukan moratorium terkait perizinan villa hingga pemukiman yang berada di wilayah tegakan hutan maupun perbukitan.
Selain itu, program reboisasi hutan juga harus mulai dimasukkan dengan fokus melakukan penanaman pada lahan hutan yang kini mulai banyak yang kritis.
"Kita semua harus sadar saat ini, bahwa tingkat kerusakan lingkungan kita sudah masuk taraf mengkhawatirkan. Silahkan kita berfikir jangan sesaat namun keberlangsungan anak cucu kita juga harus mulai difikirkan," ungkap Puaddi.
"Mari kembalikan suasana Pulau Lombok kayak dulu, yakni hutannya lebat dan indah. Dan bukan kayak sekarang, di semua perbukitan sudah banyak villa mewah dan sejenisnya," sambung dia. (R/L...).