 |
| FOTO. TGH. Mahally Fikri. |
MATARAM, BL - Rapat Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrat NTB yang merekomendasikan pada semua kader yang akan tampil di Pilkada Serentak 2024, agar lebih dahulu maju sebagai calon legislatif (Caleg), menuai reaksi mantan Ketua DPD Demokrat setempat, TGH Mahally Fikri.
Menurut Anggota DPRD NTB itu, pihaknya bukan dalam kapasitas menolak atau mendukung hasil rekomendasi tersebut. Hanya saja, DPD Demokrat perlu memberikan garansi atau jaminan terkait rekomendasi pada kader tersebut untuk sepenuhnya didukung dalam kontestasi tersebut.
Sebab, ia mengkhawatirkan kader yang sudah benar-benar siap bertarung di Pilkada lantas dibebankan nyaleg. Namun pada akhirnya, tidak diberikan sebuah rekomendasi.
"Kami siap berjuang untuk mendulang suara di Pileg 2024. Tapi berilah juga kami juga sebuah kepastian soal rekomendasi dukungan di Pilkada. Ini yang saya kira kita semuanya butuh penjelasan yang konkrit," tegas Mahally Fikri pada wartawan, Senin (17/10).
Ketua Komisi III DPRD NTB itu, mendaku bahwa dengan durasi waktu yang sangat dekat antara Pileg dan Pilkada 2024. Tentunya para caleg potensial yang sudah siap menjadi calon kepala daerah akan berfikir untuk optimal dalam mendulang suara.
Sebab, kebanyakan mereka khawatir sudah cukup banyak energi terkuras di Pileg untuk meraup suara. Selanjutnya didorong kembali maju di Pilkada.
Di mana, jika dipilih, belum beberapa bulan menjabat dan belum merasakan kursi DPRD, akan di lakukan pergantian antar waktu alias PAW.
"Kenapa pimpinan partai enggak berfikir sehat untuk kesinambungan kader. Jika kader itu layak untuk jadi calon kepala daerah, maka kita siap untuk berkontribusi mendulang suara untuk Pileg 2024," kata Mahally lantang.
Ia lantas mencontohkan dirinya yang siap tampil di Pilkada Lobar 2024. Tentunya, jika ada jalan tengah terkait kebijakan tidak harus nyaleg, namun siap memenangkan suara di dapil Lobar-KLU untuk tiket DPRD Provinsi NTB, serta dapil kabupaten, khususnya Narmada-Lingsar untuk tiket DPRD Lobar, Mahally siap melakukan berbagai upaya untuk bisa mendulang suara untuk partai.
"Minimal saya bisa turun mengkampanyekan caleg partai untuk bisa mempertahankan kursi yang ada. Bahkan menambah jumlah kursi, tentunya semua pembiayaan saksi dan pemenangan caleg akan bisa saya suport penuh. Tapi kalau saya harus dibebankan harus maju kembali sementara kekuatan saya adalah untuk menjadi calon bupati, tentu hal ini harus juga ada pemikiran dan pengkajian yang cermat," jelas Mahally.
Ia mendesak pimpinan DPD Partai Demokrat NTB, agar dapat lebih melunak terkait keputusannya tersebut. Sebab, jika kader potensial dibebankan kerja ekstra dua kali, hal itu tidak optimal bagi keuangan dan tenaga kader yang potensial menjadi calon kepala daerah itu.
"Kalau misalnya, ada caleg maju lantas dia kalah di Pileg 2024. Apa mungkin partai akan mengorbitkan yang bersangkutan untuk menjadi calon kepala daerah. Saya kira partai enggak bisa kaku kebijakannya. Ini karena, dimanapun partai harus membukakan pintu pada kader untuk besarkan partai. Yakni, enggak mesti jadi caleg, apalagi jika melihat tahapan pemilu dan pilkada serentak yang kini sangat berdekatan," tandas Mahally Fikri.
Sebelumnya, Ketua DPD Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (IJU), mengaku bahwa pihaknya mempersilakan para kadernya untuk maju sebagai calon kepala daerah. Hanya saja, terlebih dahulu kader diminta berbuat bagi partai terutama dalam membesarkan pengaruh politiknya.
“Kami membuka ruang yang besar bagi kader, namun terlebih dahulu harus berbuat bagi partai (tampil di Pileg),” tegasnya. (R/L..).