 |
FOTO. Kadisnakertrans NTB Gede Putu Aryadi (dua kiri) saat menerima rombongan visitasi KI NTB |
MATARAM, BL - Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB melakukan kunjungan visitasi Monev KIP ke semua OPD lingkup Pemprov. Kali ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB yang dikunjungi oleh rombongan KI yang dipimpin Ketua Sueb Qury, Wakil Ketua Badrun dan para komisioner KI NTB lainnya.
Dipastikan, pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB telah mengikuti berbagai langkah persiapan kegiatan Monev. Yakni, mengikuti paparan program hingga tahapan evaluasi yang dijadwalkan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB.
Selain itu, tim PPID Disnakertrans setempat, telah melakukan secara rutin dan berkala pengolahan dokumen dan klasifikasi informasi, mulai daftar informasi publik dan daftar informasi yang di kecualikan atau informasi yang bersifat terbuka, terbatas dan tertutup sesuai Undang-undang keterbukaan informasi publik.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I Gede Putu Aryadi, mengatakan, komitmennya untuk terus mewujudkan dan mengoptimalkan keterbukaan layanan informasi publik dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
"PPID kami di Disnakertrans Provinsi NTB telah membuka kanal komunikasi dan informasi kepada publik, baik secara online maupun off line. Di fron office ada petugas yang siap melayani dan mengarahkan setiap tamu yang membutuhkan layanan informasi maupun konsultasi. Dan di ruang Pusat pelayanan PPID juga sudah tersedia fasilitas untuk bisa mengakses informasi baik online maupun off line" jelas Gede, Kamis (22/9) kemarin.
Ia mendaku, bahwa keterbukaan informasi publik memiliki tujuan yang amat mulia, yakni mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.
Tak hanya itu, seluruh program, data, kegiatan, kasus, informasi dan berita mengenai ketenagakerjaan dan transmigrasi secara up to date disajikan oleh Disnakertrans Provinsi NTB kepada masyarakat publik baik melalui media offline seperti koran dan media online seperti website dan sosial media, serta media mediasi dan pendampingan.
"Kami berusaha melayani semua masyarakat dengan baik. Bahkan bukan yang datang mencari informasi saja, tapi yang menyampaikan aspirasipun kami layani dan terima dengan baik. Saya selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat," tegas Gede.
Masalah ketenagakerjaan mempunyai banyak cabang dengan banyak stakeholder yang terlibat. Jika sebelumnya data-data dari semua stakeholder itu terpisah-pisah maka saat ini semua mulai ditata dan dikumpulkan dalam satu sistem yaitu Sisnaker (Sistem Tenaga Kerja). Data dari tiap stakeholder disinkronisasikan dengan stakeholder lain sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi.
Terlebih, Disnakertrans Provinsi NTB saat ini, lanjut Gede, memiliki tiga program unggulan, yaitu PePadu Plus, Klinik konsultasi Ketenagakerjaan, dan Zero Unprosedural Migran.
Karenanya, pendekatan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus melakukan upaya-upaya preventif guna menghindari sengketa hubungan industrial yang merugikan semua pihak terus dilakukan.
"Berkat Program Zero Unprosedural, kini kasus-kasus PMI illegal dan bermasalah di NTB cenderung semakin menurun drastis," tandas Gede Putu Aryadi. (R/L..).