 |
FOTO. Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, saat membuka acara Stakeholder Day Sosialisasi Pemilu 2024 dan Zona Integritas, |
MATARAM, BL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB berkomitmen untuk memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 berjalan sukses.
Untuk itu, agar pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan sukses, maka dibutuhkan dukungan dari semua stakeholder terkait. Mulai kalangan akademisi, parpol, organisasi kemasyarakatan (Ormas), NGO hingga jurnalis.
"Menghadapi Pemilu 2024, KPU sadar dan yakin bahwa tidak bisa sendiri dalam mensukseskan tahapan hingga pelaksanaan Pemilu. Maka, dukungan stakeholder terkait menjadi penting," ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, saat menyampaikan sambutannya pada Stakeholder Day Sosialisasi Pemilu 2024 dan Zona Integritas di Hotel Prime Park, Kota Mataram, Rabu (7/9).
Menurut dia, hari pencoblosan yang berlangsung pada tanggal 14 Februari, di ibaratkan serupa dengan hari kebahagian. Sebab, semua elemen masyarakat akan riang gembira datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya untuk memilih para wakil rakyat dan calon presiden pilihannya.
"Di tanggal 14 Februari itu, saya bayangkan, seperti hari yang berbahagia, yakni Independen Day. Ini serupa saat Bung Hatta dan Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan gegap gempita setelah sekian lama diperjuangkan perangnya melawan penjajahan Belanda," kata Suhardi.
Ia memastikan, pertemuan kali ini adalah upaya KPU NTB dalam rangka terus menjaga semangat kebersamaan dan komunikasi. Selanjutnya, konsolidasi agar agenda besar, berupa Pemilu Serentak dengan lima kertas suara untuk pemilih dapat berjalan sesuai harapan.
"Kami sebagai penyelenggara ingin mengajak, melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mendukung, menjaga dan mensukseskan tahapan hingga pencoblosan Pemilu 2024," tegas Suhardi.
Terkait friksi dan polarisasi yang biasanya muncul saat ajang Pilpres. Menurut dia, justru tidak akan terjadi saat Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang.
Sebab, polarisasi akan terjadi saat koalisi parpol secara nasional. Namun tidak akan terjadi saat Pilkada serentak.
"Pengalaman kita saat Pilgub sebelumnya, justru banyak parpol nasional yang enggak liniear koalisinya di daerah. Termasuk di NTB, maka kita harapkan ketegangan itu cukup terjadi saat Pilpres tapi akan cair saat pilkada serentak," jelas Suhardi.
Ia mendaku bahwa, semangat pemilu adalah untuk menyatukan semua elemen bangsa. Untuk itu, KPU akan terus berupaya untuk menjaga agar kebersamaan itu terus terjadi.
"Saya enggak setuju kalau Pemilu itu menceraikan anak bangsa. Yang ada pemilu adalah menyatukan semua etnis dan anak bangsa. Maka, tugas kami adalah menjaga integritas penyelenggaraan agar bisa sesuai jalur dan mekanismenya," ungkap Suhardi.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga tengah berjuang agar KPU NTB masuk ke zona integritas sesuai penilaian Menpan RB. Karenanya, menuju hal tersebut, perubahan pelayanan publik akan terus dilakukan.
Terlebih, lanjut Suhardi, KPU NTB telah empat kali berturut-turut masuk sebagai lembaga publik yang informatif sesuai penilaian Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB.
"Jadi, kalau kita ingin masuk rangking zona integritas dari Kemenpan RB, tentunya mau enggak mau kita wajib mulai berubah pelayanannya. Dan ini tengah kita mulai," tandas Suhardi.
Sementara itu, Komisioner KPU NTB, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Agus Hilman, mengaku, bahwa lantaran Pemilu Serentak 2024, masuk dalam peristiwa kolosal terbesar dalam sejarah Indonesia terkait pergantian kekuasaan yang legal.
Karenanya, peran serta stakeholder sangat penting dalam ikut mengawal secara bersama-sama Pemilu 2024.
"Segala hal yang menyangkut teknis dan non teknis saat tahapan hingga pencoblosan, maka kita butuh kolaborasi. Ini karena, era disrupsi saat ini, rentan terjadinya informasi yang mengarah ke hoaks, hingga ke politik identitas yang mudah diserap oleh masyarakat di media sosial," ujar Agus.
Dalam kesempatan itu, ia meminta pada stake holder yang hadir jika ada nama mereka yang dicatut oleh parpol saat masa pendaftaran saat ini, agar segera melaporkan ke KPU NTB.
"Kami siap menampung segala laporan terkait pencantutan nama oleh parpol. Insya Allah, kita siapkan posko pengaduannya di kantor KPU NTB," tandas Agus Hilman. (R/L..).