 |
| FOTO. Kadisnaketrans NTB, Gede Putu Aryadi saat mengalungkan selendang pada Ketua APTI Lotim, L. Sahabudin, sebelum Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bersumber dari DBHCHT, kemarin. |
MATARAM, BL - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok mengadakan kegiatan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DBHCHT).
Tercatat, sebanyak 40 orang peserta yang merupakan tenaga kerja dari berbagai perusahaan dan asosiasi petani tembakau (APTI), juga petani tembakau hadir mengikuti kegiatan tersebut.
Kadisnakertrans NTB, Gede Putu Aryadi, mengatakan, bahwa pihaknya mengelola dana DBCHT sekitar Rp 5 miliar. Namun sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, alokasi DBCHT dilakukan melalui lima program pemberdayaan tenaga kerja mandiri, terutama untuk petani dan buruh tani tembakau beserta keluarganya.
Gede mengaku, program pertama yakni, pemberian perlindungan sosial berupa asuransi jamsostek kepada 10 ribu petani dan buruh tani tembakau yang kurang mampu.
Selanjutnya, pemberian bantuan modal usaha mandiri berupa peralatan untuk berwira usaha kepada kelompok usaha petani/buruh tani tembakau bersama keluarganya/ putra-putrinya yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan usaha.
"Tahun ini, terdapat 18 kelompok usaha yang diberikan bantuan peralatan," kata Gede pada wartawan, Jumat (12/8).
Menurut dia, program ketiga, adalah pelatihan kerja dan pendampingan wira usaha bagi petani/buruh tani atau putra-putrinya.
Selanjutnya, peningkatan sarana prasarana pelayanan K3 di Pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Termasuk, pelayanan kesehatan gratis kepada petani dan buruh tani tembakau yang secara berkala dikunjungi oleh dokter dan petugas medis dari Balai K3 Pulau Lombok.
"Dan, terakhir adalah program pemberdayaan PMI purna dan keluarganya, khususnya keluarga petani/buruh tani tembakau yang pernah menjadi, dalam bentuk pemberian bantuan peralatan usaha," jelas Gede.
Ia berjanji mulai akhir Agustus 2022, pihaknya akan melaunching Pelayanan/klinik Konsultasi ketenagakerjaan secara mobile dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
"Kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus melakukan upaya-upaya preventif guna menghindari sengketa hubungan industrial yang merugikan kita semua," ungkap Gede.
 |
| FOTO. Sejumlah peserta pelatihan yang mayoritas adalah petani tembakau saat menyampaikan pendapat dan sarannya terkait program DBHCHT |
Mendengar paparan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lotim, L. Sahabudin, mengaku, mengapresiasi langkah Disnakertrans Provinsi NTB yang memberikan perhatian besar kepada petani dan buruh tani tembakau.
Terlebih, selama ini, petani tembakau banyak memberikan sumbangan PAD ke pemerintah. Namun belum pernah diberikan diberikan yang besar.
"Jadi, ini pertama kalinya, keselamatan kami dalam bekerja diperhatikan. Karena itu kami sangat mengapresiasi kebijakan Bapak Gubernur dan berterimakasih kepada Pak Kadis karena telah memberikan perlindungan kepada 10.000 petani kami. Dan kalau bisa, program ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, juga semakin diperbanyak yang mendapatkan perlindungan ini," jelas Sahabudin.
Terpisah, Pengusaha Springbed yang mempekerjakan 200 karyawan, dan pengusaha industri Las di Lombok Barat, Saifullah, berharap petugas Disnakertrans lebih sering mengunjungi perusahaan untuk membina dan perusahaan dan para pekerja dalam mengamalkan K3.
"Terus terang, baru kali ini kami merasa mendapat pencerahan yang gamblang bagaimana semestinya melaksanakan bisnis yang sehat," ujar Saiful. (R/L..).