 |
FOTO. Menteri Bahlil Lahadalia (kiri) saat bersama Gubernur Zulkieflimansyah meninjau kawasan Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, beberapa waktu lalu. |
MATARAM, BL - Porsi penyaluran kredit perbankan terhadap UMKM di semua wilayah di Indonesia masih dirasa tidak optimal alias masih kecil. Karena itu, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, bahwa negara belum hadir maksimal dalam mengurus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kalau mau jujur, saya harus mengatakan negara belum hadir secara maksimal untuk mengurus UMKM. Ini kejujuran saya," tegas Bahlil dalam jumpa persnya secara virtual di kantor BI Mataram, Selasa (12/7).
Menteri Bahlil mengatakan, bahwa total kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional saat ini, hanya berkisar Rp 6.200 triliun. Dari nilai itu, Rp 300 triliun disalurkan untuk kredit ke luar negeri. Berarti ada Rp 5.900 triliun penyaluran kredit di dalam negeri.
Sementara, nilai kredit yang digelontorkan untuk UMKM tidak lebih dari lebih dari Rp 1.127 triliun atau setara dengan 18,7 persen.
"Dan yang parah itu, sisanya untuk kredit kepada pengusaha-pengusaha besar, termasuk saya waktu itu. Waktu itu, saya sudah tidak jadi pengusaha sekarang, bisa bahaya, celaka saya nanti," ujar Bahlil berkelakar.
Oleh karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kredit harus dikucurkan minimal 30 persen atau sekitar Rp 1.600-1.700 triliun untuk UMKM pada periode tahun 2023 - 2024.
Hal tersebut, menurut Bahlil, merupakan salah satu pekerjaan besar Menteri BUMN Erick Thohir yang menakhodai bank-bank Himbara milik pemerintah untuk segera mengeksekusi permintaan kepala negara.
"Tapi saya yakin, sekalipun berbeda kepemimpinan di masa depan, tapi programnya insya Allah sama tergantung kepada orangnya yang tepat. Ini bukan politik, ini di sisi ekonomi," ungkap dia.
Bahlil mendaku, bahwa salah satu penyaluran kredit kepada UMKM belum maksimal, karena kebanyakan UMKM masih informal atau belum banyak mempunyai izin.
"Ini yang harus kita klearkan. Disini tugas pemerintah baik pusat dan daerah harus sinergi untuk berkolaborasi membantu kemudahan izin UMKM itu," tandas Bahlil Lahadalia. (R/L..).