 |
| FOTO. Plt Kadis Kominfotik Baiq Nelly bersama Ketua Komisi Informasi NTB , Suaeb Qury, bersama Koorbid ASE, Asraruddin dan Koorbid Kelembagaan, Syansuri, saat melakukan sosialisasi virtual pada badan publik NTB |
MATARAM, BL - Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 lingkup Pemprov NTB dilaksanakan lebih cepat. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan dan koordinasi terkait Pelayanan Informasi Publik seluruh Badan Publik se-NTB, dapat terwujud.
Sebanyak 103 Badan Publik lingkup Pemprov NTB diundang Komisi informasi secara virtual melalui meeting zoom. Mereka, yaitu 44 OPD, 10 PPID Utama kabupaten/lota, 18 Instansi Vertikal , 10 Lembaga Vertikal Kabupaten/Kota, 5 BUMD dan 16 Desa Model DBIP.
Ketua Komisi Informasi NTB , Suaeb Qury, bersama Koorbid ASE, Asraruddin dan Koorbid Kelembagaan, Sansuri, menyampaikan rangkaian materi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik untuk seluruh masyarakat yang berhak tahu informasi melalui meeting zoom, di Ruang Sidang Komisi Informasi setempat, Rabu (13/7).
Suaeb mengatakan, dalam amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2021 OPD dan Badan publik wajib menyediakan dan memberi informasi publik kepada masyarakat.
Hal itu menyusul, sejak tahun 2021, Keterbukaan Informasi Publik sudah mengalami peningkatan prosentase mencapai 63 Persen. "Tentunya, ini merupakan kemajuan luar biasa. Semua ini tidak terlepas dari Fungsi koordinasi, komitmen, kolaborasi dan konsistensi para pengelola PPID di NTB dalam mewujudkan keterbukaan informasi," kata Sueb
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Baiq Nelly, menambahkan, bahwa keterbukaan informasi publik, sangat baik digunakan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
"Tentunya, dengan good governance untuk NTB akan lebih maju lewat monev dari Komisi Informasi," tandasnya. (R/L..).